JAKARTA — Pemerintah melalui Istana ikut merespons keras kasus dugaan korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Sorotan publik terhadap perkara ini kian tajam setelah Kejaksaan Agung menemukan dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Istana dukung penegakan hukum
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan pemerintah mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan. Menurut dia, langkah pemberantasan korupsi di sektor energi sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menindak tegas praktik korupsi, baik di lingkungan lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Hasan menekankan, pemerintah tidak ingin kasus ini berhenti pada pengungkapan dugaan pelanggaran semata, tetapi juga mendorong pembenahan menyeluruh agar tata kelola di tubuh Pertamina semakin baik. Dalam pandangan Istana, pembersihan di internal BUMN strategis seperti Pertamina tidak bisa ditunda karena menyangkut kepercayaan publik dan kepentingan ekonomi nasional.
Perbaikan tata kelola dinilai mendesak
Pemerintah juga memberi dukungan kepada Pertamina, baik di level holding maupun anak perusahaan, untuk segera membenahi sistem kerja setelah kasus ini mencuat. Hasan menyebut perbaikan itu penting agar Pertamina tetap bisa berdiri sebagai perusahaan yang kuat, profesional, dan mampu menjalankan peran strategisnya.
Ia mengingatkan bahwa Pertamina bukan sekadar perusahaan besar, melainkan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut tata kelola di dalamnya harus ditangani secara serius. “Upaya bersih-bersih” menjadi kata kunci yang kembali ditekankan pemerintah agar penyimpangan serupa tidak terulang.
Prabowo sebut kepentingan rakyat harus didahulukan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga sudah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM menjadi perhatian pemerintah. Ia menyampaikan bahwa penertiban tata kelola sektor minyak akan terus dilakukan, dengan tujuan memastikan kepentingan rakyat tetap berada di posisi utama.
“Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat,” kata Prabowo. Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan kasus di Pertamina sebagai momentum pembenahan, bukan sekadar penanganan perkara hukum di permukaan.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, langkah Istana menunjukkan bahwa kasus ini tak dipandang sebagai urusan internal korporasi semata. Pemerintah kini menempatkannya sebagai ujian atas keseriusan negara dalam menertibkan BUMN strategis yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
