TPID Sulawesi Selatan Perkuat Langkah Jaga Harga Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengencangkan koordinasi menjelang puncak kebutuhan masyarakat pada bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri 2025. Dalam High-Level Meeting TPID yang digelar pada 6 Maret 2025 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pemerintah daerah dan unsur forkopimda membahas langkah pengendalian inflasi agar gejolak harga tidak meluas di tengah meningkatnya permintaan bahan pokok.
Forum tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur, Kapolda, 16 bupati dan wali kota, 6 wakil bupati, serta perwakilan Forkopimda. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan langkah menghadapi tekanan harga yang lazim muncul pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), terutama pada komoditas pangan dan transportasi.
Deflasi Tak Boleh Membuat Lengah
Badan Pusat Statistik mencatat Sulawesi Selatan mengalami deflasi pada Januari dan Februari 2025. Penyumbang utamanya adalah penurunan tarif listrik sebesar 50 persen. Namun, kondisi itu tidak otomatis menutup risiko inflasi pada bulan-bulan berikutnya, terutama saat permintaan masyarakat meningkat menjelang Lebaran.
Sejumlah komoditas pangan tetap menjadi perhatian, di antaranya cabai, minyak goreng, bawang putih, gula pasir, dan daging ayam ras. Dalam situasi seperti ini, stabilitas harga sangat bergantung pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi ke pasar-pasar di daerah.
Beras, Cabai, hingga Tiket Pesawat Jadi Sorotan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, menilai tekanan inflasi di delapan kota IHK di Sulawesi Selatan selama periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri dipengaruhi sejumlah komoditas. Beras, tomat, cabai merah, bawang merah, dan angkutan udara disebut menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
Di sisi transportasi, pemerintah pusat juga telah mendorong penurunan harga tiket pesawat domestik selama masa Angkutan Lebaran 2025. Kebijakan ini diharapkan ikut meredam tekanan inflasi, khususnya dari kelompok transportasi yang kerap melonjak saat arus mudik dan balik.
Tiga Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan ada tiga rekomendasi utama untuk menahan laju inflasi. Pertama, memperkuat pasokan dan ketahanan pangan dari sisi hulu. Kedua, menjaga keterjangkauan harga sekaligus efisiensi distribusi di sisi hilir. Ketiga, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan.
Untuk mendukung pasokan pangan, Pemerintah Provinsi Sulsel akan melanjutkan Program Mandiri Benih 2025. Pemerintah juga mendorong Gerakan Tanam Cabai di sekolah dan lahan kosong sebagai upaya menambah produksi dari tingkat lokal. Langkah ini dinilai penting agar daerah tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah.
Di sisi lain, pemerintah daerah akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kabupaten dan kota serta memantau kecukupan stok pangan secara berkala. Koordinasi antara Gubernur dan kepala daerah di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan juga akan terus diperkuat agar setiap gejolak harga dapat direspons lebih cepat sebelum berdampak luas ke masyarakat.
Dengan tekanan harga yang biasanya muncul bersamaan dengan meningkatnya mobilitas dan konsumsi rumah tangga, TPID Sulawesi Selatan kini dituntut bekerja lebih rapat. Fokusnya bukan hanya menjaga angka inflasi tetap terkendali, tetapi juga memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau di pasar saat masyarakat memasuki masa belanja terbesar sepanjang awal tahun.
Sumber: Source link
