Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Diskusi mengenai dinamika reformasi tata kelola intelijen Indonesia telah dilakukan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie pada 19 Maret 2025. Diskusi tersebut melibatkan berbagai kalangan dan membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Diskusi tersebut menyoroti perlunya reformasi kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih adaptif dalam menghadapi ancaman global. Menurut Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie yang menjadi moderator, Reformasi Intilijen Indonesia harus mencakup transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Rizal Darma Putra dari Direktur Eksekutif LESPERSSI menyatakan bahwa keberhasilan lembaga intelijen bergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman tepat waktu. Model Threat-Based Intelligence telah menjadi standar operasional di berbagai negara, sehingga pe Reformasi Intilijen Indonesia harus mengadopsi pendekatan ini.
Peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi sangat penting, khususnya saat terjadi transisi kekuasaan. Wujudnya, situasi ekonomi yang tidak stabil bisa menjadi pertanda bahwa intelijen belum optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko masa depan.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Menurut Awani Yamora Masta dari Center for International Relations Studies, efektivitas badan intelijen ditentukan oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel. Idealnya, rekrutmen harus berdasarkan kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi, bukan semata-mata kedekatan politik.
Seleksi personel intelijen di negara maju mempertimbangkan aspek akademis, psikologis, dan kecocokan individu dengan dunia intelijen. Akan tetapi, politisasi dalam proses rekrutmen di Indonesia beberapa tahun terakhir bisa mengurangi profesionalisme BIN.
Kultur intelijen yang menjunjung tinggi kerahasiaan saat ini menghadapi tantangan akibat keterbukaan informasi yang semakin meningkat. Kritik sering muncul terkait penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang mencolok.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap BIN untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Tumpang tindih kewenangan antar-lembaga dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional adalah masalah utama dalam sistem intelijen Indonesia.
Indonesia harus mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen. Ekspansi fungsi intelijen di berbagai institusi juga harus diawasi dengan ketat untuk menghindari intervensi politik atau hukum yang berlebihan.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Diskusi tersebut menghasilkan rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:
1. Menerapkan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
2. Reformasi rekrutmen personel dengan fokus pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
3. Menjaga independensi kelembagaan dengan memastikan rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik.
4. Memperkuat mekanisme pengawasan melalui komite khusus di DPR atau audit independen.
5. Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen guna memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peran BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan berbagai rekomendasi tersebut, Reformasi Intilijen Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
