Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan polemik terkait liburannya ke Jepang tanpa izin. Keputusannya ini menjadi perhatian publik dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memanggilnya untuk memberikan penjelasan pada hari ini, Selasa (8/4). Lucky menjelaskan bahwa perjalanannya ke Jepang bersama keluarganya sudah direncanakan sejak lama, bahkan pada masa kampanye Pilkada 2024. Tiket perjalanannya telah dibeli sejak Desember 2024 dengan jadwal keberangkatan pada 2 April dan rencana kepulangan pada 11 April. Namun, karena bertepatan dengan hari kerja pada 8 hingga 10 April, dia sempat mengajukan izin namun tidak dapat diproses karena pelanggaran aturan waktu pengajuan yang kurang dari 14 hari kerja. Lucky menilai keputusannya untuk memajukan kepulangan sebagai bentuk tanggung jawab agar tidak melanggar aturan terkait dengan definisi hari kerja. Selama di Jepang, dia tetap intens berkomunikasi dengan Wakil Bupati Indramayu untuk memastikan pelayanan pemerintahan berjalan normal. Lucky juga berencana menyampaikan penjelasan langsung kepada Kemendagri untuk memperjelas perbedaan pemahaman terkait definisi hari kerja dalam pengajuan izin. Menyadari kesalahannya, dia meminta maaf apabila langkahnya menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan menegaskan tidak ada niat untuk melanggar aturan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, telah membenarkan bahwa Lucky Hakim tidak mengajukan izin untuk perjalanannya ke Jepang selama libur Lebaran. Hal ini dianggap melanggar aturan yang berlaku dan memiliki konsekuensi serius, termasuk sanksi pemberhentian sementara. Kemendagri menegaskan pentingnya kepala daerah patuh terhadap aturan untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Lucky Hakim: Pandangan tentang Liburan ke Jepang
