Rentetan Kasus PPDS: Dari Pungli hingga Kekerasan Seksual, Sorotan Publik Makin Tajam
Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS kembali berada di bawah lampu sorot. Dalam dua tahun terakhir, ruang pendidikan yang semestinya melahirkan dokter spesialis justru berulang kali dikaitkan dengan dugaan perundungan, pungutan liar, hingga kasus yang lebih berat: kekerasan seksual. Rangkaian peristiwa ini membuat publik kembali mempertanyakan kultur yang tumbuh di balik pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia.
Masalah yang muncul bukan lagi sekadar soal disiplin atau tekanan akademik. Yang terlihat ke permukaan adalah pola relasi kuasa yang timpang, senioritas yang dibiarkan bekerja, serta lingkungan yang kerap dianggap menormalisasi kekerasan. Di tengah kondisi itu, kepercayaan publik terhadap PPDS ikut terkikis.
Kasus Priguna Anugerah Pratama Memicu Gelombang Kemarahan
Salah satu perkara yang paling menyita perhatian adalah dugaan pemerkosaan yang melibatkan Priguna Anugerah Pratama, dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Kasus ini memantik kemarahan luas karena terjadi di lingkungan rumah sakit, tempat yang semestinya menjamin rasa aman bagi pasien dan keluarga pasien.
Priguna telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Perkara tersebut menambah panjang daftar persoalan di tubuh PPDS dan memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak berhenti pada etika pendidikan, melainkan telah masuk ke ranah tindak pidana serius.
Bullying dan Pungli Tak Kunjung Hilang
Di luar kasus kekerasan seksual, PPDS juga terus dibayangi laporan bullying, pemalakan, dan tekanan psikologis yang dialami dokter muda. Sejumlah kasus bahkan berujung tragis. Polda Jawa Tengah, misalnya, menetapkan tersangka dalam kasus bunuh diri seorang dokter PPDS yang dikaitkan dengan praktik perundungan.
Kasus-kasus semacam ini memperlihatkan bahwa masalah di lingkungan PPDS bersifat berulang. Laporan yang masuk bukan hanya menyangkut kekerasan verbal dan tekanan mental, tetapi juga dugaan pungutan liar yang membebani peserta pendidikan. Dalam banyak kasus, korban berada dalam posisi yang lemah untuk melawan.
Pemerintah Mulai Mengetatkan Pengawasan
Kementerian Kesehatan ikut mengambil langkah dengan membuka saluran aduan bagi korban bullying di lingkungan PPDS. Langkah ini ditempuh setelah berbagai laporan menunjukkan pola kekerasan yang terus berulang, baik secara verbal maupun psikologis.
Kemenkes juga menghentikan sementara PPDS FK Unsrat untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan bullying dan pungli. Sejumlah rumah sakit besar turut menerima sanksi, sementara kementerian meminta tindakan tegas terhadap staf medis maupun peserta PPDS yang terbukti terlibat dalam praktik kekerasan.
Publik juga menyoroti sejumlah perilaku yang dinilai merendahkan martabat junior, termasuk permintaan merekam video saat makan serta keterlibatan dosen dan dokter PPDS dalam pola perundungan. Deretan kasus itu memperkuat kesan bahwa persoalan PPDS bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari masalah sistemik yang sudah lama dibiarkan.
Dengan makin banyaknya kasus yang terbuka ke publik, tuntutan pembenahan kini mengarah pada satu hal: memperbaiki sistem pendidikan dokter spesialis agar tidak lagi memberi ruang bagi kekerasan, penyalahgunaan wewenang, dan budaya diam yang selama ini membuat banyak korban memilih menahan suara.
Source link
