Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah menegaskan penolakannya terhadap korupsi dengan tegas. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan sejumlah jurnalis di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Prabowo menyatakan bahwa negara berhak untuk menyita aset para koruptor, tetapi hal tersebut harus dilakukan secara adil. Menurutnya, kerugian yang ditimbulkan oleh para koruptor pada negara harus dikembalikan. Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya keadilan ketika membicarakan keluarga koruptor yang telah divonis, mempertanyakan apakah adil untuk menyita aset yang dimiliki sebelum mereka menjabat dalam pemerintahan.
Dalam konteks ini, Prabowo juga mengekspresikan kefrustrasiannya terhadap pejabat korup, menggambarkan tindakan mereka sebagai bentuk perampokan yang sah secara hukum. Menurutnya, tindakan ini sebenarnya adalah perampokan yang dilindungi oleh legalitas. Melalui tindakan tegas dan efek jera yang kuat, Prabowo berharap dapat menekan aksi korupsi di negara tersebut.
Prabowo juga menyoroti mentalitas para koruptor yang berpikir bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah dengan uang. Dengan berbagai skenario, seperti memberi suap kepada pihak berwenang atau mencoba mengurangi hukuman, para koruptor mencoba melanggar hukum dengan keyakinan bahwa mereka bisa lepas dari jeratan hukum. Prabowo menekankan perlunya mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghentikan siklus korupsi tersebut.
