Sejumlah pengusaha di Indonesia mengungkapkan kekesalannya terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas), yang dianggap telah merugikan bisnis mereka secara bertahap. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), Daniel Suhardiman, menyoroti praktik premanisme yang masih sering terjadi di sektor industri, dan mengecam ketidakterlibatan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Menurutnya, pemerintah seharusnya bertindak tegas dan tidak kalah dalam menghadapi aksi premanisme.
Daniel menekankan bahwa tanggung jawab penuh dalam menangani ormas preman ada pada pemerintah. Meskipun dia tidak memiliki solusi langsung untuk masalah ini, Daniel heran mengapa aparat penegak hukum terlihat kalah dalam menghadapi ormas. Dia mendorong pemerintah untuk menghapus praktik premanisme ormas guna melindungi hak-hak warga negara dan mendukung keberlangsungan industri di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ian Syarif, berpendapat bahwa masalah ormas dan premanisme dapat diselesaikan dengan langkah-langkah bersama. Menurut Ian, penting bagi industrialisasi di Indonesia untuk berevolusi dengan benar. Dia memberi contoh ketika perusahaan tekstil mengalami kesulitan dalam merekrut pekerja dengan upah minimum regional (UMR) karena adanya praktik pembajakan karyawan antar-pabrik.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, juga mengecam aksi premanisme ormas yang membuat ketidakamanan dan menghambat aktivitas produksi di kawasan industri. Beberapa pabrik bahkan disegel oleh ormas, yang berdampak pada kelancaran produksi dan keluar masuknya barang. Meskipun beberapa investor sudah melapor langsung kepada Presiden Prabowo, pemerintah belum menunjukkan langkah konkret dalam memberantas ormas yang tidak patuh aturan.
