SETARA Institute mengkritik keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang meralat mutasi sejumlah perwira tinggi TNI. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyatakan bahwa pembatalan keputusan mutasi hanya satu hari setelah diumumkan menegaskan spekulasi bahwa mutasi tersebut terkait dengan motif politik. Salah satu dari mereka yang terkena mutasi adalah Letjen Kunto Arief, yang dimutasi dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD. Mutasi ini terjadi setelah muncul pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI, termasuk ayah dari Kunto, yaitu wakil presiden ke-6 Try Sutrisno.
Hendardi menyatakan bahwa publik sulit mempercayai klaim Markas Besar TNI yang mengatakan bahwa mutasi adalah bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi. Ia juga menduga bahwa mutasi dan pembatalan mutasi tidak melibatkan kerja profesional Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Hendardi menekankan pentingnya bagi TNI untuk tidak menjadi alat politik kekuasaan, melainkan harus menjadi instrumen politik negara yang menjalankan fungsi utamanya di bidang pertahanan.
Pembatalan mutasi dalam sehari tersebut juga diindikasikan dapat menggerus kepercayaan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meralat mutasi setelah semula tercantum dalam Surat Keputusan tanggal 29 April 2025. Dari 237 perwira tinggi, tujuh orang dibatalkan mutasinya, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo. Pembatalan mutasi dilakukan setelah pertimbangan matang dan karena ada posisi jabatan yang belum memungkinkan untuk ditinggalkan oleh perwira tinggi yang terkait. Hal ini diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut.
