Makassar — Pemerintah mulai mematangkan dua Sekolah Rakyat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang ditargetkan mampu menampung hingga 500 siswa. Program ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin, sekaligus menjangkau kebutuhan dasar yang kerap luput dari perhatian. Dua titik yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya.
Dua lokasi, satu sasaran: akses pendidikan yang lebih merata
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dua Sekolah Rakyat di Sulsel itu akan masuk tahap kedua setelah sejumlah lokasi lain lebih dulu berjalan. Dalam kunjungannya ke ruang belajar Sekolah Rakyat di BPSDM Sulsel, ia menegaskan bahwa program ini dirancang bukan sekadar menambah ruang kelas, melainkan membuka jalan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Pada 2025, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 53 lokasi di seluruh Indonesia,” kata Gus Ipul. Ia menambahkan, rekrutmen tenaga pengajar untuk program tersebut juga sedang berlangsung.
Didanai APBN, daerah ikut menopang kebutuhan dasar
Gus Ipul menyampaikan, pembangunan Sekolah Rakyat dibiayai sepenuhnya melalui APBN sesuai arahan Presiden. Namun, pemerintah daerah tetap memegang peran penting. Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar ikut mendukung lewat APBD, terutama untuk kebutuhan dasar seperti tempat tinggal bagi keluarga miskin.
Menurut dia, kolaborasi pusat dan daerah diperlukan agar program tidak berhenti pada urusan bangunan dan proses belajar-mengajar. Masalah yang dihadapi keluarga penerima manfaat, kata Gus Ipul, juga harus disentuh secara lebih menyeluruh.
Beasiswa untuk Naila dan dorongan relokasi yang manusiawi
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyerahkan beasiswa Sekolah Rakyat kepada Naila, siswi dari keluarga ekstrem. Naila bersama warga di lingkungan sekitarnya telah direlokasi ke tempat tinggal yang lebih layak. Langkah tersebut sebelumnya juga mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong agar proses relokasi dilakukan secara lebih manusiawi.
Untuk tenaga pengajar, Sekolah Rakyat akan diisi oleh ASN yang diusulkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setempat. Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan lahan di Salodong untuk pembangunan 30 unit rumah layak huni secara bertahap. Di Makassar, Sekolah Rakyat tampak diposisikan sebagai pintu masuk untuk merapikan persoalan yang lebih besar: pendidikan, hunian, dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin ekstrem.
Source link
