Survei IPO: Program Makanan Bergizi Gratis Dapat Respons Positif, Kepuasan Publik Tergolong Tinggi
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan cukup kuat dari publik. Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO), mayoritas responden menilai pelaksanaan program itu berjalan baik, sementara tingkat kepuasannya juga tercatat tinggi di tengah sorotan terhadap efektivitas kebijakan sosial pemerintah.
Mayoritas Responden Menilai MBG Berjalan Baik
Temuan IPO menunjukkan 68 persen masyarakat Indonesia percaya pelaksanaan MBG berjalan dengan baik. Adapun 60 persen responden menyatakan puas terhadap program tersebut, sedangkan 19 persen mengaku tidak puas. Angka itu memperlihatkan bahwa penerimaan publik terhadap MBG masih lebih dominan dibandingkan penilaian negatif.
MBG memang menjadi salah satu program yang paling disorot karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses terhadap pangan bergizi. Di awal masa pemerintahannya, Prabowo tampaknya berhasil menjaga dukungan atas program yang diposisikan sebagai kebijakan sosial strategis tersebut.
Efisiensi Anggaran Ikut Menuai Apresiasi
Selain MBG, kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah juga mendapat penilaian positif. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, kementerian dan lembaga diminta memangkas belanja serta menghemat sejumlah dana. Sebanyak 77 persen responden menyatakan mendukung langkah itu, dan mayoritas di antaranya juga mengaku puas.
Hasil ini menunjukkan publik cenderung memberi ruang bagi kebijakan fiskal yang dinilai disiplin, selama manfaatnya dirasakan langsung. Efisiensi anggaran tidak hanya dipahami sebagai pemotongan belanja, tetapi juga sebagai upaya menata ulang prioritas pemerintah.
Kepuasan atas Kinerja Prabowo Masih Tinggi
Survei IPO juga mencatat 81 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada Oktober 2024. Kepuasan itu ditopang oleh sejumlah faktor, mulai dari keputusan dan otoritas Presiden, komitmen dalam pemberantasan korupsi, hingga pengalaman kerja di pemerintahan.
Meski demikian, 19 persen responden tetap menyatakan tidak puas. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menegaskan Presiden masih menghadapi pekerjaan besar, terutama di sektor pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat agar stabilitas ekonomi dan sosial tetap terjaga.
Survei IPO dilakukan pada 22 hingga 28 Mei 2025 terhadap 1.200 responden melalui wawancara tatap muka. Dengan margin of error 2,90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, survei ini menggunakan metode sampling multistage random sampling (MRS).
Source link
