Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mencatat peningkatan kekerasan antara aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang telah menyebabkan kecemasan di kalangan masyarakat. Selama kunjungan reses DPD RI Masa Sidang V di Nabire, Papua Tengah, Yorrys mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), Majelis Rakyat Papua (MRP), serta pejabat TNI-Polri dan BIN.
Menurut Yorrys, konflik bersenjata di sejumlah kabupaten di Papua Tengah, seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniyai, dan Dogiyai, telah menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit juga terdampak akibat konflik tersebut.
Yorrys menyoroti dampak psikologis dari konflik tersebut, dengan masyarakat hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan, terutama terkait akses pendidikan anak-anak yang terganggu. Ia menekankan pentingnya pendekatan keamanan yang melibatkan partisipasi Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat setempat.
Selain itu, Yorrys juga menekankan perlunya kerjasama antara pemerintah daerah untuk menangani masalah yang terjadi di Papua Tengah. Ia berharap masukan yang konstruktif dari pemerintah daerah dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat setempat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Dalam konteks peningkatan konflik bersenjata antara aparat keamanan dan OPM di Papua, Yorrys memberikan penekanan pada akselerasi kebijakan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat Papua, yang harus didukung dengan regulasi daerah yang sesuai dengan UU Otonomi Khusus.
Terakhir, Yorrys memaparkan bahwa kebijakan yang diambil harus memperhatikan perspektif masyarakat Papua setempat agar mampu memunculkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Papua Tengah, terutama terkait isu pendidikan dan kesehatan.
