Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengkritik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas ketidakefisiensian dan ketergantungan pada suntikan modal pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Menurut beliau, praktik ini menghambat pembangunan infrastruktur nasional. Prabowo berpendapat bahwa saatnya bagi pemerintah untuk melibatkan lebih banyak perusahaan sektor swasta, baik dalam negeri maupun internasional, dalam pembangunan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya pendekatan modern dan efisiensi yang dimiliki oleh perusahaan swasta tersebut. Prabowo juga menyoroti perlunya iklim investasi yang ramah dan mudah untuk menarik investor swasta.
Pemerintah sendiri telah meluncurkan Danantara, lembaga investasi kedaulatan Indonesia, untuk mendukung proyek infrastruktur strategis. Dalam upayanya menarik investasi, Prabowo menjamin investor asing bahwa pemerintah akan aktif terlibat dengan kontribusi keuangan yang nyata, bukan hanya saham kosong. Fokusnya adalah memastikan bahwa kolaborasi dengan investor swasta atau asing dilakukan dengan keyakinan, di mana pemerintah akan berinvestasi dengan sejumlah persentase yang signifikan. Semua tindakan ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepada para mitra asing bahwa Indonesia adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi.
