Fenomena meningkatnya bisnis prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan telah menarik perhatian Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan anggota DPR. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa praktik prostitusi terjadi di wilayah Sepaku yang berada di sekitar IKN dan telah direspons oleh aparat, termasuk Satpol PP Penajam Paser Utara.
Dalam menghadapi fenomena bisnis prostitusi ini, Sosiolog dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, Sri Murlianti, mengakui bahwa praktik prostitusi bukan merupakan hal baru dalam masyarakat. Dia menyoroti bahwa wilayah IKN menjadi sorotan karena konsekuensi sosial dari pembangunan dan lonjakan penduduk pendatang. Sri menekankan bahwa pertumbuhan cepat wilayah tersebut telah membuat praktik prostitusi sulit untuk dikendalikan karena kendali sosial menjadi lemah.
Peningkatan permintaan terhadap jasa prostitusi dari pendatang tanpa pasangan, yang mayoritas adalah pekerja laki-laki, menjadi faktor utama dalam maraknya praktik prostitusi di sekitar IKN. Sri menggarisbawahi bahwa permasalahan ini tidak hanya masalah hukum belaka, namun juga berkaitan dengan kultur dan kontrol sosial. Ia menekankan perlunya pemerintah untuk mengambil tindakan preventif dengan memperhatikan aspek kualitas sumber daya manusia selain dari membangun infrastruktur fisik di IKN.
Sri juga menduga bahwa praktik prostitusi di sekitar IKN tidak sekadar moral atau penyimpangan sosial, tetapi lebih ke arah praktik prostitusi yang terorganisir dengan struktur bisnis yang rumit. Ia menyoroti beberapa lokasi di Kalimantan Timur yang menunjukkan pola pergerakan para pekerja seks komersial (PSK) seperti sistem kerja kontrak, dengan pelaku yang berasal dari berbagai daerah.
Dalam menyikapi kondisi ini, Sri membicarakan pengendalian prostitusi melalui kemungkinan lokalisasi khusus di sekitar IKN, meskipun ia tidak sepenuhnya mendukung konsep tersebut. Namun, ia mengakui bahwa lokalisasi bisa menjadi solusi yang realistis untuk meminimalisasi penyebaran prostitusi liar dengan syarat pengawasan dan kontrol yang ketat. Sri menegaskan bahwa kendali prostitusi lebih baik dilakukan melalui lokalisasi dibandingkan dengan membiarkannya berkembang liar karena masalah ini tidak akan hilang begitu saja.
