Pada tanggal 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Inisiatif ini merupakan bagian dari Visi Keenam Presiden, yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi lokal dan memulai upaya pengentasan kemiskinan dari level desa.
Menurut Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Presiden, Kopdes Merah Putih adalah salah satu dari tiga strategi inti yang dikenal sebagai “trisula pengentasan kemiskinan” yang diperkenalkan di bawah administrasi Presiden Prabowo. Trisula ini telah digulirkan sepanjang bulan Juli 2025.
Masing-masing elemen trisula diwakili oleh program pemerintah yang konkret: Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Ketiga inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintahan dalam memberikan perbaikan kesejahteraan yang nyata dan dapat diukur—di luar gestur seremonial.
Program Kopdes Merah Putih diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mulai berlaku pada 27 Maret 2025. Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi nasional dari level desa ke atas, dengan tujuan mengurangi ketimpangan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan.
Tiga belas kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam implementasinya, bersama-sama dengan gubernur, walikota, bupati, dan kepala desa di seluruh Indonesia. Kemiskinan, catatan program, adalah akar penyebab dari akses publik yang terbatas terhadap layanan penting, seperti pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, hingga September 2024, sebanyak 24,06 juta penduduk Indonesia (atau 8,57% dari populasi) hidup dalam kemiskinan, dengan 3,17 juta di antaranya dikategorikan mengalami kemiskinan ekstrem.
Kemiskinan yang persisten ini menjadi hambatan besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini menghambat pengembangan modal manusia dengan membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, perawatan kesehatan yang memadai, dan pangan serta gizi yang cukup.
Adita Irawati, Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), mengumumkan bahwa 80.000 lembaga Kopdes Merah Putih akan secara resmi diluncurkan pada hari Senin, 21 Juli, dengan 103 koperasi ditunjuk sebagai prototipe model. Unit-unit uji coba ini akan diamati untuk keberhasilan operasional dan direplikasi di desa-desa lain, dengan implementasi penuh ditargetkan pada 28 Oktober 2025.
“103 Kopdes ini akan berfungsi sebagai bukti konsep. Koperasi-koperasi lain sedang dipersiapkan secara bertahap untuk memastikan bahwa begitu mereka didirikan dan beroperasi, mereka memberikan manfaat yang nyata dan optimal bagi masyarakat setempat,” jelas Adita.
Kopdes Merah Putih mengadopsi pendekatan yang inklusif, modern, dan berbasis masyarakat (gotong royong). Koperasi diharapkan dapat memperkuat ekonomi pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.
Dengan ekspansi Kopdes Merah Putih, operasi peminjaman ilegal, pemberi pinjaman yang bersifat eksploitatif, dan tengkulak yang memanfaatkan ekonomi pedesaan diharapkan akan dieliminasi. Inisiatif ini juga memiliki potensi untuk mengembangkan bisnis lokal, memperpendek rantai pasokan, dan meningkatkan akses terhadap sumber daya dan layanan kunci di daerah pedesaan.
Program ini menitikberatkan pada kemakmuran petani, karena koperasi akan membeli produk pertanian secara langsung—menghilangkan peran tengkulak yang eksploitatif. Rantai pasokan yang lebih pendek diharapkan dapat melemahkan cengkeraman tengkulak dan mengurangi harga untuk konsumen.
Kopdes Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga strategi utama: mendirikan koperasi baru, memperluas koperasi yang sudah ada, dan merevitalisasi koperasi yang performanya rendah. Komponen institusional akan meliputi kantor koperasi, outlet makanan pokok, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, fasilitas penyimpanan dingin, dan pusat distribusi logistik.
“Fasilitas ini dirancang untuk membantu masyarakat mengakses barang-barang penting yang terjangkau, mendapatkan pinjaman tanpa harus mengandalkan rentenir, menerima layanan kesehatan di dekat, dan menyimpan hasil pertanian dan perikanan secara aman. Rantai logistik juga akan beroperasi lebih efisien,” tutup Adita.
