Wakil Gubernur Bangka Belitung dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh seorang mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Laporan itu didampingi kuasa hukumnya dan telah diterima oleh pihak berwenang dengan nomor registrasi tertentu. Kuasa hukum yang mendampingi laporan tersebut menyertakan sejumlah barang bukti yang menunjukkan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Wakil Gubernur. Mahasiswa yang melaporkan kasus ini mulai curiga setelah menemukan ketidaksesuaian informasi antara klaim yang dibuat oleh Wakil Gubernur dan data resmi dari Kementerian Pendidikan.
Selain itu, tim investigasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menemukan bahwa Wakil Gubernur diduga tidak terdaftar sebagai lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Azzahra. Bahkan, Rektor Universitas Azzahra menegaskan bahwa tanda tangan yang tercantum di dalam ijazah Wakil Gubernur berbeda dengan tanda tangan aslinya. Tim investigasi ini juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengungkap lebih lanjut kasus dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut. Semua hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas pejabat publik dan pentingnya menjaga kejujuran serta etika dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
