Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana untuk mencabut bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terlibat dalam permainan judi online. Menurut beliau, bantuan sosial seharusnya diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ada indikasi keterlibatan dalam kegiatan judi online, maka bantuan sosial akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Pemprov DKI Jakarta sedang berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mendapatkan informasi lengkap terkait masalah judi online. Tindakan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Pramono juga menegaskan bahwa dana bantuan sosial harus dimanfaatkan secara benar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Beliau mengajak masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat, produktif, dan bebas dari praktik ilegal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima bansos secara berkala demi penyaluran bantuan yang adil dan tepat sasaran. Berdasarkan data PPATK, sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun dan 15.033 di antaranya adalah penerima bansos. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tersalurkan kepada yang membutuhkan.
