JAKARTA, 30 Juli 2025 — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar gizi bagi para siswa, ibu hamil, dan balita—program ini juga menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam waktu tujuh bulan pelaksanaan, program ini langsung menciptakan lapangan kerja untuk 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Jumlah tenaga kerja meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai wilayah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, angka itu naik menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian 72.000 pada akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir Juli.
Penyerapan anggaran juga meningkat sejalan dengan itu. Sebanyak estimasi IDR 1–2 triliun dianggarkan selama fase awal program (Januari–April), yang tumbuh menjadi IDR 4,4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama 2025—setara dengan 7,1% dari total IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program ini.
Menurut Fithra Faisal, Penasihat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), program MBG telah memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi nyata, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi komunitas lokal,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Ia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diharapkan akan mempercepat pada paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyerapan anggaran. Semakin banyak SPPG didirikan dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar penyerapan fiskal dan potensi ketenagakerjaan.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG operasional. Berdasarkan proyeksi ini, penyerapan anggaran total diperkirakan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk lebih mendukung inklusi tenaga kerja, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga-keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrem dan kelompok pendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya dipekerjakan per SPPG, setidaknya 30% akan berasal dari rumah tangga yang rentan secara ekonomi.
Fithra melihat ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil secara bersamaan memberdayakan komunitas berpendapatan rendah,” katanya.
Sumber: Prabowo Subianto (Prabowosubianto.com)
