Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), telah mengajak Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan lebih banyak Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasan menyampaikan pernyataan tersebut saat melakukan kunjungan inspeksi ke SPPG Cempedak Lobang, yang terletak di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Menurut Hasan, salah satu tugas paling mendesak bagi pemerintah adalah merespons permintaan publik yang kuat dan antusiasme terhadap Program MBG, terutama dari masyarakat yang belum menerima manfaatnya. “Itulah mengapa kolaborasi antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak sekolah segera dapat menerima makanan bergizi gratis,” tegas Hasan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan SPPG secara aktif, terutama di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan terluar (daerah 3T). “Dukungan yang substansial dari pemerintah daerah dibutuhkan—baik dalam menentukan lokasi SPPG yang sesuai maupun dalam memacu upaya pembangunan, terutama di daerah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-swasta. Selama kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Saat ini, 77 unit telah didirikan, dan jumlah tersebut diharapkan akan terus meningkat. “Dalam dua minggu ke depan, kami berharap jumlah itu akan naik menjadi 89, dengan 12 unit tambahan siap dan menunggu aktivasi akun virtual mereka. Dalam satu bulan, kami berencana menambahkan 29 unit lagi. Melihat dari progres mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat mencapai target tersebut dalam waktu dekat,” kata Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi tersebut diharapkan membangun setidaknya tiga SPPG, sebagai bagian dari kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target itu berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dibangun oleh sektor swasta,” tegas Bobby.
Pimpinan PCO Dorong Sumut Utara Percepat Infrastruktur Layanan Gizi
