Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Fahri Hamzah, sedang mempersiapkan kebijakan untuk menormalkan harga tanah guna membuat perumahan lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Fahri, biaya tinggi perumahan bukan disebabkan oleh konstruksi atau teknologi, tetapi karena harga tanah yang tidak rasional. Oleh karena itu, harga tanah harus distabilkan oleh pemerintah sesuai dengan yang diungkapkan Presiden dalam diskusi publik bertajuk “Perumahan untuk Semua: Strategi Pemerintah untuk Mempercepat Akses ke Hunian Layak” di Rumah Besar Gatotkaca, Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2025. Kendali harga tanah merupakan kunci utama untuk mencapai keterjangkauan. Fahri juga menyampaikan gagasan penyewaan jangka panjang tanah pemerintah dengan biaya nol. Dia menambahkan bahwa penggunaan lahan milik negara dapat mengurangi biaya. Fahri mengutip contoh proyek perumahan pilot oleh Grup Semen Indonesia yang hanya membutuhkan biaya Rp 50 juta (sekitar USD 3.100). Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) 2019–2023, Paulus Totok Lusida, menambahkan bahwa mencapai Program 3 Juta Rumah Pemerintah membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, bank, dan masyarakat. Menurut Totok, keselarasan regulasi memainkan peran krusial. Ia mencatat kesulitan yang berlanjut dalam mensinkronkan regulasi, terutama dengan pemerintah daerah. Dedek Prayudi, Staf Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu prioritas paling vital dari administrasi ini. Dia menyoroti bahwa sekitar 35 persen dari penduduk masih tinggal di rumah berstandar rendah. Dedek menekankan bahwa administrasi Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan kemakmuran kepada semua lapisan masyarakat. Dia menekankan bahwa anggaran nasional dialokasikan ke bagian bawah piramida sosial ekonomi – yang diwujudkan melalui program unggulan, kebijakan strategis, dan inisiatif berdampak cepat seperti makanan bergizi gratis, Program 3 Juta Rumah, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya. Setiap rupiah uang publik dialihkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata.
Top Deputy Minister Unveils Govt Plans to Lower Housing Costs
