Pada kota Makassar, Sulawesi Selatan, aksi protes digelar oleh mahasiswa dan warga terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 300 persen oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Massa yang turun ke jalan bahkan terlibat insiden bersitegang dengan petugas Satpol PP saat melakukan aksi protes di kantor Bupati Bone. Ketua Cabang PMII Bone, Zulkifli, menyatakan bahwa massa menuntut penjelasan dari Bupati Bone terkait kenaikan PBB-P2 yang dianggap tidak merata. Di sisi lain, HMI juga menyoroti kurangnya sosialisasi sebelum kenaikan tersebut dilakukan oleh Pemkab Bone, yang mendapat sorotan dari masyarakat.
Tidak hanya itu, Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong juga merasa heran dengan kebijakan Pemkab Bone terkait kenaikan PBB-P2 yang tidak mendapat koordinasi sebelumnya. DPRD Bone bahkan menolak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang memuat rencana kenaikan PBB-P2 tanpa kajian yang jelas. Kepala Bapenda Bone, Muh Angkasa, membantah klaim kenaikan 300 persen PBB-P2 tersebut, menyatakan bahwa kenaikan sebesar 65 persen adalah berdasarkan penyesuaian nilai tanah dari BPN dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi pembangunan infrastruktur.
Reaksi keras dari masyarakat terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2 ini membuat DPRD Bone berencana untuk menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan Bapenda Bone guna memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut. Meskipun terjadi insiden saling dorong antara massa dan petugas, tetapi aksi protes ini memberikan tekanan kepada Pemkab Bone untuk melakukan kajian ulang terhadap kebijakan tersebut. Semua pihak berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan masyarakat.
