Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah untuk mengawal pelaksanaan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Posko ini didirikan oleh warga Pati pasca aksi besar yang dilakukan pada 13 Agustus. Posko tersebut berada tepat di depan Kantor DPRD Pati dan didirikan pada Senin petang. Masyarakat Pati Bersatu bertujuan untuk tetap mempertahankan posko tersebut hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh DPRD Pati. Posko ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati, menerima pengaduan korban kebijakan Bupati Pati, dan menampung keluhan korban kekerasan aparat selama aksi demo pada 13 Agustus.
Koordinator posko, Hanif, menjelaskan bahwa posko ini tidak menerima donasi seperti sebelumnya dan kini berfokus pada pengawalan pemakzulan Bupati Sudewo serta menampung aspirasi warga. Hanif berharap agar DPRD Pati segera membuat keputusan terkait hak angket dan meminta agar Bupati Pati Sudewo dilengserkan. Sementara Bupati Pati Sudewo tidak terlihat sejak aksi demo besar-besaran warga Pati. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maioen, menggantikan posisi inspektur upacara pada acara kemerdekaan di Kabupaten Pati. Sudewo juga tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati yang dihadiri oleh Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra.
Pansus pemakzulan Bupati Pati menyoroti 12 kebijakan Sudewo yang dianggap kontroversial. Masyarakat Pati yang melakukan demo pada 13 Agustus menyampaikan 22 tuntutan kepada DPRD Pati. Pansus juga mengusut dugaan pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo Pati yang tidak sah. Teguh Bandang Waluyo, Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, menyatakan bahwa pengisian jabatan tersebut tidak sah menurut Badan Kepegawaian Negara. Demo warga Pati dipicu oleh kenaikan PBB hingga 250 persen yang akhirnya dibatalkan.
