Peristiwa penolakan hasil putaran pertama Pilpres Rumania oleh Mahkamah Konstitusi (CCR) telah mengirimkan pesan penting bagi masyarakat global, khususnya bagi negara-negara demokrasi dinamis yang aktif di dunia digital seperti Indonesia. Fenomena tersebut memperjelas bahwa keamanan siber telah berkembang dari sekadar isu kejahatan ke tingkat yang lebih tinggi: ancaman strategis terhadap fondasi demokrasi.
Dalam kasus Rumania, investigasi resmi menunjukkan bahwa upaya membatalkan hasil pemilu tersebut merupakan hasil operasi siber yang sangat terorganisir serta didukung oleh kekuatan negara asing. Modus serangan yang terjadi jauh melampaui aksi siber konvensional dan bergerak ke ranah “serangan hibrida”—gabungan antara serangan digital langsung dengan manipulasi opini massa melalui dunia maya.
Aksi Hibrida: Cara Baru Mengancam Demokrasi
Pertama, sistem infrastruktur digital yang menopang pelaksanaan pemilu mengalami tekanan luar biasa. Data dari pihak intelijen setempat menyebutkan lebih dari 85.000 serangan maya dialami institusi pemilu sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara putaran pertama. Jalur serangan ini tidak sekadar bertujuan merusak perangkat atau mencuri data, tetapi juga mencoba mendistorsi integritas hasil pemilu. Skala besar, kecanggihan, serta intensitas serangan menjadi penanda kuat adanya keterlibatan kekuatan negara asing yang merancangnya dengan sangat serius.
Kedua, perang opini menjadi dimensi lain yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor tak bertanggung jawab. Melalui strategi disinformasi yang tersebar di berbagai platform digital seperti TikTok dan Telegram, terjadi upaya sistematis membentuk opini massa secara ilegal—terutama untuk mengangkat kandidat tertentu yang dianggap sesuai kepentingan aktor luar, dalam hal ini proksi Moskow. Setidaknya salah satu kandidat ultra-nasionalis memperoleh lonjakan suara yang signifikan, diyakini sebagai hasil manipulasi arus informasi dan dukungan finansial ilegal.
Bersamaan dengan itu, Mahkamah Konstitusi Rumania memastikan bahwa pelanggaran hukum atas proses pemilu telah terjadi. Sistem digital tidak hanya mengalami gangguan teknis, tetapi juga penodaan terhadap prinsip transparansi, kejujuran, dan legalitas pemilu. Karena itu, keputusan membatalkan hasil pemilu dan mengulang proses adalah langkah korektif demi menjaga kepercayaan publik dan legitimasi demokrasi.
Dampak dan Wawasan bagi Indonesia
Bagi Indonesia, pengalaman Rumania adalah alarm nyata untuk meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman serupa. Posisi Indonesia sebagai negara demokrasi besar dengan populasi pengguna internet yang tinggi menuntut perlindungan ganda pada sistem elektoral serta ruang publik digital. Risiko yang dihadapi tidak sebatas kerusakan sistem atau hilangnya data, melainkan juga potensi disintegrasi sosial dan ancaman kedaulatan bangsa.
Serangan terhadap KPU dan lembaga lain dapat merusak legitimasi hasil pemilu, menciptakan ketidakpastian, bahkan membuka celah instabilitas politik yang bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan pihak luar. Penyebaran narasi-narasi palsu oleh bot dan aktor luar negeri secara terstruktur bisa menciptakan polarisasi tajam di masyarakat. Hal ini merupakan ancaman mendalam bagi kohesi sosial, serta risiko besar bagi stabilitas nasional dan kedaulatan Indonesia.
Upaya perlindungan yang dibutuhkan tak cukup hanya sekadar penegakan hukum konvensional. Pemerintah Indonesia harus memperkuat kedigdayaan siber secara menyeluruh, dengan melibatkan institusi seperti POLRI, BSSN, TNI, dan Komdigi dalam satu kesatuan strategi pertahanan negara. Ini wajib dilandasi investasi pada pengawasan berkualitas, teknologi pelacakan pelaku asing, serta penguatan literasi digital bagi seluruh warga.
Mengantisipasi segala bentuk manipulasi digital dan intervensi siber adalah kunci mempertahankan kedaulatan demokrasi Indonesia. Membangun pertahanan siber tidak hanya soal teknologi tinggi, tetapi juga soal membentuk kesadaran kolektif dan membentengi masyarakat dari penetrasi disinformasi. Jika tidak, risiko invasi siber yang makin canggih dapat mengancam masa depan demokrasi yang telah kita bangun bersama.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
