Isu keamanan siber semakin krusial seiring semakin terintegrasinya dunia digital ke dalam berbagai aspek kehidupan global. Pada acara International Postgraduate Student Conference (IPGSC) yang diadakan oleh Universitas Indonesia pada 23–24 Oktober 2025, Dr. Sulistyo, selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menyoroti pentingnya memahami karakter unik ruang siber sebagai wilayah strategis yang tidak mengenal batas negara, otoritas tunggal, ataupun yurisdiksi terpusat.
Berbeda dari ranah fisik seperti laut ataupun udara, ruang siber diibaratkan sebagai ekosistem global yang terbuka, sulit dibatasi, dan dapat diakses dari mana saja. Fenomena ini membawa konsekuensi serius terhadap ketahanan dan stabilitas sistem internasional, karena setiap individu atau kelompok—negara maupun non-negara—mampu melakukan aksi di ruang tersebut tanpa terkendala tapal batas.
Dr. Sulistyo menjabarkan, ruang siber telah mendobrak konsep lama mengenai kedaulatan, sehingga ancaman dapat tercipta melintasi wilayah negara manapun dan dampaknya pun dapat mengenai berbagai pihak secara simultan. “Ketidakberbatasan ruang siber telah merombak cara kita memandang ancaman,” ungkapnya, menegaskan urgensi adaptasi strategi keamanan ke era digital.
Keunikan ruang siber menimbulkan tantangan baru bagi negara, khususnya dalam menghadapi potensi serangan terhadap infrastruktur kritis, penyebaran misinformasi, atau peretasan data penting yang dapat terjadi dalam hitungan detik dan melampaui batas teritorial berupa daratan atau lautan. Penelusuran pelaku kejahatan dan penerapan hukum menjadi lebih rumit karena pelaku kerap kali tidak berada dalam negara yang sama dengan korban. Sementara itu, aktor yang terlibat tidak hanya didominasi negara, melainkan juga kelompok kriminal, individu independen, atau entitas yang bahkan mendapat dukungan negara lain untuk mengeksploitasi kerentanan digital lintas wilayah.
Dalam era di mana konflik digital bisa timbul tanpa deklarasi perang dan tanpa keberadaan militer secara fisik, tingkat kerusakan yang dihasilkan dapat menyaingi intervensi konvensional, bahkan berisiko mengacaukan stabilitas politik dalam negeri ataupun perekonomian sebuah negara. Lanskap ancaman ini semakin rumit di tengah rivalitas kekuatan besar global, di mana kepemilikan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, serta jaringan komunikasi generasi baru menjadi alat amplifikasi kekuatan strategis.
Terkait respons nasional, Indonesia mengambil langkah aktif melalui diplomasi dan memperkuat fondasi kebijakan siber, menegaskan sikap politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia berkomitmen mendorong pelibatan luas negara-negara berkembang agar pengelolaan ruang siber tidak terkonsentrasi di tangan segelintir negara maju atau terdikte oleh rivalitas geopolitik kelas atas.
Dr. Sulistyo memaparkan, melalui forum ASEAN, PBB, serta jaringan kerja sama internasional, Indonesia senantiasa mengusulkan terbentuknya norma perilaku di dunia maya, mendorong peningkatan kepercayaan antarpelaku global, memperkuat kolaborasi dalam penanganan insiden lintas negara, dan meningkatkan kemampuan wilayah kawasan dalam menghadapi tantangan keamanan digital.
Demi memperkokoh ketahanan siber nasional, Indonesia menyoroti tiga agenda strategis penting: pertama, pembangunan dan pembaruan sistem keamanan siber nasional guna menghadapi ancaman masa depan; kedua, intensifikasi hubungan kerja sama lintas negara, sebab tak ada satu negara pun yang mampu melindungi ruang sibernya sendiri; dan ketiga, investasi berkelanjutan pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang siap bersaing secara global di dunia digital.
“Tak ada batas tegas di dunia siber—keamanan sebuah negara tak terpisahkan dari keamanan negara lain. Hanya kolaborasi internasional dan adaptasi berkesinambungan yang dapat memastikan ruang digital tetap aman dan kondusif,” tutup Dr. Sulistyo.
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Mengubah Peta Keamanan Internasional, Ini Sikap Indonesia
Sumber: Ruang Siber Yang Borderless Dan Implikasinya Bagi Keamanan Internasional: Perspektif Indonesia
