MAROS — Pemerintah Kabupaten Maros kembali mencatat capaian di bidang pelayanan dasar. Tahun ini, Pemkab Maros meraih Piagam Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama, sebagai pengakuan atas upaya memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi warga.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan nasional di Jakarta yang turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Bagi Pemkab Maros, capaian ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan bahwa perluasan akses layanan kesehatan terus berjalan.
Anggaran Jaminan Kesehatan Naik
Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan, penghargaan UHC menjadi bentuk pengakuan atas kerja pemerintah daerah dalam memperbesar cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan, komitmen itu akan dilanjutkan dengan penambahan anggaran kepesertaan BPJS Kesehatan pada 2026.
“Tahun depan kita anggarkan Rp35 miliar untuk kepesertaan BPJS Kesehatan,” kata Chaidir Syam. Menurut dia, kebijakan tersebut diarahkan agar lebih banyak warga Maros terlindungi dan tidak terhambat mengakses layanan kesehatan saat membutuhkan.
Target Perlindungan yang Lebih Luas
Chaidir menyebut, Pemkab Maros ingin memastikan jaminan kesehatan tidak berhenti pada capaian administratif. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus menjaga agar cakupan kepesertaan tetap luas dan tidak menyisakan tunggakan pembayaran yang bisa mengganggu keberlanjutan program.
Indikator keberhasilan dalam UHC memang tidak hanya dilihat dari jumlah peserta, tetapi juga dari kepastian pembayaran iuran. Karena itu, Maros sejak beberapa tahun lalu memperkuat program tersebut agar akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga.
Program yang Diperkuat Sejak Beberapa Tahun Lalu
Program UHC di Kabupaten Maros telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan terus diperkuat dari waktu ke waktu. Pemerintah daerah menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas, terutama untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang layak tanpa harus dibebani persoalan kepesertaan.
Dengan penghargaan ini, Pemkab Maros menegaskan arah kebijakannya tetap sama: memperluas perlindungan kesehatan, menjaga keberlanjutan pembiayaan, dan memastikan warga mendapat akses layanan yang lebih pasti.
Source link
