Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Asep Noordin, menanggapi laporan dari Rakyat Pangandaran Bergerak terkait anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus MBA dengan serius. Menurutnya, semua prosedur terkait kasus tersebut sudah diatur dalam tata tertib, tata cara, dan kode etik DPRD. Asep mendorong Badan Kehormatan (BK) untuk segera mengadakan rapat guna membahas laporan yang diterima. Selain itu, Asep juga mendukung langkah kepolisian dalam mengusut kasus ini dan mengharapkan OJK dapat memberikan edukasi keuangan serta program pemulihan ekonomi kepada masyarakat.
Tidak hanya terjadi di Pangandaran, kasus serupa juga terjadi di daerah lain. Asep juga berharap agar Satgas PASTI dapat memberikan kepastian kepada masyarakat yang ingin mengembalikan uang mereka. Terkait keterlibatan anggota dewan dalam kasus tersebut, Asep meminta BK untuk melakukan penyelidikan apakah keterlibatan tersebut bersifat pasif atau aktif.
Meskipun belum bisa diprediksi sanksi yang akan diberikan bagi anggota dewan yang terlibat, Asep mengundang fraksi untuk mengambil langkah-langkah internal terkait hal ini. Menurut Asep, ini adalah masalah politis yang perlu ditangani secara serius.
