Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pangandaran telah mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tahun 2025 dalam rapat paripurna. Ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi legislasi DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Ketua Bapemperda DPRD Pangandaran, Iwan M. Ridwan, menjelaskan bahwa DPRD Pangandaran memiliki legitimasi untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah sesuai kebutuhan masyarakat. Keempat Raperda tersebut mencakup Pemerintahan Desa, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran. Tujuan dari pengajuan ini adalah untuk memperkuat regulasi regional sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan aspirasi masyarakat. Penerapan metode simplifikasi regulasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peraturan daerah, menghindari tumpang tindih, dan memenuhi kebutuhan masyarakat Pangandaran. Langkah selanjutnya adalah pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan aspirasi masyarakat, serta memberikan dampak positif dalam pengelolaan pemerintahan desa, perlindungan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Strategi SEO untuk Desa dan Bank Lokal: Meningkatkan Visibilitas
