Tito: Kepala Daerah Dilarang Berlibur ke Luar Negeri di Hari Lebaran

by

Tito Minta Kepala Daerah Tak Berlibur ke Luar Negeri saat Lebaran

Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah menahan diri untuk tidak bepergian ke luar negeri selama masa libur Idulfitri 1447 Hijriah. Instruksi itu berlaku sejak sepekan sebelum hingga sepekan sesudah Hari Raya, dengan tujuan menjaga roda pemerintahan daerah tetap berjalan dan respons terhadap kebutuhan warga tidak terhambat.

Surat edaran untuk gubernur, bupati, dan wali kota

Ketentuan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Mendagri tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Surat itu ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam edaran tersebut, kepala daerah serta wakil kepala daerah diminta tetap berada di wilayah masing-masing selama periode 14 Maret hingga 28 Maret 2026.

Penundaan perjalanan ke luar negeri itu hanya dikecualikan untuk urusan yang sangat esensial, yakni yang merupakan arahan Presiden atau kebutuhan pengobatan. Di luar dua alasan tersebut, seluruh perjalanan dinas luar negeri maupun izin bepergian ke luar negeri diminta ditangguhkan dan dijadwalkan ulang.

Antisipasi mudik, keamanan, dan inflasi daerah

Kementerian Dalam Negeri menilai kehadiran kepala daerah di wilayahnya masing-masing menjadi penting selama masa Lebaran. Selain untuk mempercepat pengambilan keputusan di lapangan, kebijakan ini juga dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi sejumlah agenda krusial, mulai dari peningkatan risiko keamanan dan keselamatan, koordinasi dengan Forkopimda, hingga dukungan terhadap arus mudik.

Di sisi lain, kepala daerah juga diminta memantau perkembangan inflasi daerah serta memastikan layanan publik dan perayaan Idulfitri berjalan lancar. Dengan posisi siaga di daerah, pemerintah berharap berbagai persoalan yang muncul selama libur panjang bisa segera ditangani tanpa menunggu lama.

Rekomendasi yang sudah terbit diminta dibatalkan

Untuk kepala daerah yang telah mengantongi rekomendasi perjalanan ke luar negeri pada rentang waktu tersebut, Mendagri meminta agar rencana itu ditunda. Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri maupun izin yang sudah diterbitkan harus dibatalkan atau dijadwalkan ulang, mengingat padatnya agenda pemerintahan daerah menjelang dan selama libur Lebaran.

Langkah ini, menurut Tito, menjadi bagian dari upaya memastikan pemerintah daerah tetap hadir saat masyarakat membutuhkan. Di tengah mobilitas warga yang meningkat dan kebutuhan koordinasi yang biasanya melonjak saat Lebaran, keberadaan kepala daerah di wilayah masing-masing dinilai menjadi kunci agar pelayanan publik tidak tersendat.