Feri Amsari Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Kritik Swasembada

by

JAKARTA — Kritik terhadap program swasembada pangan kini merembet ke ranah hukum. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah pernyataannya dinilai memicu persoalan hukum oleh pelapor.

Dua laporan masuk ke Polda Metro Jaya

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan kepolisian menerima dua Laporan Polisi yang berkaitan dengan ucapan Feri Amsari. Laporan pertama diajukan Ito Simamora dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara dengan dugaan pelanggaran Pasal 263 dan/atau Pasal 264 tentang berita bohong. Sementara itu, laporan kedua datang dari seorang mahasiswa dengan dugaan pelanggaran Pasal 246 mengenai penghasutan di muka umum.

Menurut Budi, laporan tersebut dapat diterima karena pelapor melampirkan saksi dan barang bukti awal yang dinilai cukup untuk ditindaklanjuti. Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses hukum tetap akan berjalan sesuai prosedur dan seluruh pihak diminta menunggu hasil pendalaman penyidik.

Pernyataan soal swasembada akan ditelusuri

Budi menambahkan, Polda Metro Jaya juga akan menelaah lebih jauh isi pernyataan Feri yang dikaitkan dengan kritik terhadap swasembada pangan. Pendalaman itu diperlukan untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam ucapan yang dipersoalkan, atau justru masih berada dalam ruang kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak bereaksi secara anarkis. Menurut dia, penanganan perkara semestinya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Deretan kritik yang berujung laporan polisi

Kasus ini menambah daftar tokoh yang pernah berhadapan dengan laporan polisi setelah menyampaikan kritik. Sebelumnya, beberapa pengamat dan aktivis juga mengalami hal serupa, di antaranya pakar politik Saiful Mujani, aktivis Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi, dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

CNNIndonesia.com telah mencoba meminta tanggapan Feri Amsari terkait pelaporan tersebut, namun hingga berita ini disusun belum ada respons yang diterima.

Di tengah menguatnya sorotan terhadap kritik publik, laporan terhadap Feri kembali membuka perdebatan lama: sejauh mana batas antara pendapat, kritik, dan dugaan pelanggaran pidana ketika pernyataan disampaikan ke ruang publik.