Banyak yang menyoroti maraknya perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara dalam beberapa bulan terakhir. Muncul berbagai agenda bilateral, hadir di forum-forum internasional, dan bertemu dengan banyak pemimpin dunia, semuanya menghiasi pemberitaan media nasional.
Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan intensitas perjalanan tersebut. Reaksi di media sosial kerap berupa pertanyaan mengenai urgensi dan manfaat nyata yang diperoleh. Wajar jika publik mengharapkan hasil konkret dari diplomasi, karena hasilnya memang tidak selalu sejelas pembangunan fisik atau program bantuan sosial yang dampaknya langsung dirasakan.
Faktanya, saat dunia tengah dihadapkan pada ketidakpastian, diplomasi justru menjadi lini terdepan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di tengah perubahan global. Dalam waktu relatif singkat masa pemerintahannya saja, Prabowo telah mengunjungi banyak negara. Frekuensi kunjungan tersebut mengindikasikan upaya Indonesia memperkuat perannya di dunia internasional.
Isu ini pun menjadi bahasan utama dalam IR Youth Talks yang digagas Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok. Dalam diskusi itu, Anggy Pasaribu—jurnalis sekaligus pendiri Story of Anggy—mengungkapkan bahwa banyak warga kurang memahami kaitan antara aktivitas diplomasi dengan kepentingan mereka sendiri. Kesan Indonesia semakin aktif di dunia global memang dirasakan, tetapi konteks dan urgensi langkah-langkah diplomasi itu kerap gagal dipahami secara utuh oleh publik.
Anggy menyoroti bahwa kondisi global yang tidak menentu, seperti konflik antara kekuatan besar dunia, persaingan Amerika-Tiongkok, konflik Rusia-Ukraina yang belum mereda, serta masalah di Timur Tengah, membawa dampak besar pada kestabilan ekonomi dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Harga energi, ketahanan pangan, hingga peluang kerja ikut terdampak keputusan-keputusan diplomatik di luar negeri.
Dalam sesi presentasi, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menekankan bahwa situasi geopolitik kini semakin terfragmentasi, dengan risiko langsung yang lebih besar bagi negara berkembang. Menghadapi realitas ini, Indonesia perlu tetap aktif memahami situasi dan membangun relasi dengan kekuatan-kekuatan dunia. Strategi politik luar negeri masih memegang prinsip bebas aktif, namun kini lebih fleksibel dalam pelaksanaan. Aloysius menilai, pola ini dikenal sebagai hedging—memelihara hubungan baik dengan banyak pihak sekaligus menjaga kemandirian posisi Indonesia.
Sementara itu, Broto Wardoyo selaku Ketua Departemen Hubungan Internasional UI menjelaskan, pendekatan hedging Indonesia berkembang menjadi resilience-based hedging yang bertujuan tak hanya menjaga kelenturan sikap luar negeri, tetapi juga memperkuat ketahanan dalam negeri. Keikutsertaan dalam G20, ASEAN, atau BRICS bukan sekadar hadir di ajang internasional, melainkan memainkan kepentingan strategis agar ruang manuver Indonesia tetap luas meski persaingan global semakin keras.
Ia menambahkan, salah satu hambatan utama terletak pada keterbatasan komunikasi strategi kebijakan kepada publik. Umumnya, media hanya menampilkan visual pertemuan atau seremoni diplomatik tanpa penjelasan mendalam soal tujuannya. Alhasil, publik menganggap diplomasi sebagai rangkaian seremoni elitis tanpa pemahaman bahwa sebenarnya kebijakan ini vital bagi kepentingan nasional.
Lebih lanjut, Anggy berpendapat bahwa sebenarnya pemerintah memiliki strategi luar negeri yang jelas. Persoalannya, pesan mengenai substansi diplomasi kerap terhenti di ranah pembuat kebijakan dan tenggelam dalam istilah teknis yang tidak membumi untuk publik. Di era digital, kekuatan narasi sangat krusial agar strategi tidak tersamarkan oleh opini viral yang lebih sederhana dan emosional.
Menurutnya, komunikasi publik harus dirancang sebagai bagian integral diplomasi. Pemerintah sebaiknya menunjuk juru bicara yang kompeten untuk menjelaskan tidak hanya kebijakan yang diambil, tetapi relevansi langkah diplomasi bagi rakyat—mulai dari dampak terhadap ekonomi, keamanan, investasi, hingga keseharian. Penjelasan yang tertata, konsisten, dan mudah dipahami akan membuat diplomasi tidak sekadar terlihat aktif, namun membumi serta berdampak langsung.
Kehadiran negara di ranah digital pun tidak boleh sebatas ramai atau bahkan defensif. Jika tidak diiringi narasi substansial, pola komunikasi yang salah justru dapat memperlebar jarak dan menciptakan polarisasi baru, bukan memperkuat solidaritas nasional atas kebijakan inti.
Tantangan pemerintahan hari ini tidak hanya soal memenangkan kepercayaan dunia internasional, tetapi lebih kompleks: mengedukasi rakyat sendiri tentang pentingnya strategi diplomasi menghadapi dinamika global. Diplomasi tidak berhenti pada pengakuan dunia, melainkan harus selaras dengan pemahaman dan dukungan masyarakat di dalam negeri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
