Menteri Pigai Tolak Restorative Justice dalam Kasus Taufik Hidayat
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan penegakan hukum terhadap Taufik Hidayat, tersangka dugaan penyekapan dan penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, harus dilakukan tanpa menerapkan restorative justice.
Pigai menekankan pentingnya memberikan hukuman yang sesuai agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Menurutnya, Kementerian HAM telah turun ke lapangan untuk memantau penanganan kasus tersebut secara langsung.
Negara Wajib Memberikan Perlindungan bagi Korban
Pigai menyatakan bahwa negara harus memastikan korban memperoleh keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ia menilai dugaan penganiayaan yang dialami korban tidak hanya melukai individu tersebut, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat.
Oleh karena itu, Pigai menegaskan pentingnya penerapan ketentuan hukum terkait perlindungan perempuan dan anak secara konsisten. Perlindungan terhadap kelompok rentan ini harus menjadi prioritas bagi negara dan lembaga terkait.
Pemerintah Dorong Penegakan Hukum yang Optimal
Pigai juga meminta aparat penegak hukum untuk memperhatikan rasa keadilan korban dan keluarganya dalam menangani perkara ini. Menurutnya, perspektif korban harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai keadilan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia agar tidak terulang. Dalam kasus Taufik Hidayat, Polisi Jawa Barat telah menangkap pelaku setelah kasus penyekapan dan penganiayaan korban selama tiga tahun terungkap.
