Cerita Pramono Belajar Hunian Layak dari Zohran Mamdani

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tengah mempelajari kebijakan hunian layak dari Wali Kota New York Zohran Mamdani. Menurut Pramono, salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah program hunian bagi warga berpenghasilan rendah yang dikembangkan Mamdani melalui konsep mixed-use.

“Saya dalam hal ini [hunian layak] terus terang belajar ke dia tentang bagaimana mengatur tentang hunian layak,” kata Pramono dalam wawancara khusus bersama CNN Indonesia di Balai Kota, Jakarta Pusat, yang ditayangkan Jumat (2/10).

Belajar dari konsep mixed-use

Pramono menjelaskan, program Mamdani mencakup pembangunan gedung bertingkat yang memadukan fungsi hunian dan pemanfaatan ruang lainnya. Hunian tersebut ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Mayor Mamdani itu punya program tentang mixed-use, yaitu membangun gedung-gedung atau building-building secara bertingkat naik ke atas, kemudian itu yang disediakan bagi warga yang tidak mampu,” ujarnya.

Pramono menilai ketersediaan hunian layak di Jakarta pada dasarnya tidak kalah dibandingkan New York. Namun, ia menyoroti persoalan dalam pelaksanaan dan pengelolaannya, terutama terkait ketertiban administrasi serta penggunaan unit oleh penerima hak.

Ia mengatakan, sejumlah warga yang telah memperoleh hunian layak justru menyewakan atau menjualnya kepada orang lain. Akibatnya, unit yang semestinya ditempati penerima manfaat tidak selalu dihuni oleh warga yang berhak.

Penertiban Rusun Jagakarsa

Pramono mencontohkan persoalan tersebut terjadi di Rumah Susun Jagakarsa. Sebelumnya, sejumlah warga yang tinggal di area tempat pemakaman umum dipindahkan ke rusun yang disebutnya berada di lokasi cukup strategis.

Pemerintah kemudian memberikan hunian itu secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Namun, setelah enam bulan hingga satu tahun, ditemukan banyak penghuni yang bukan warga yang semula mendapat kesempatan untuk tinggal di sana.

“Ketika kita pindahkan, kemudian kita berikan gratis ada yang enam bulan, ada yang satu tahun, ternyata banyak yang kemudian tinggal adalah bukan warga yang kita berikan kesempatan untuk meninggali itu,” kata Pramono.

Karena itu, ia menginstruksikan dinas terkait melakukan penertiban. Perbaikan diarahkan terutama pada sistem administrasi agar pengelolaan rusun menjadi lebih tertib, rapi, transparan, dan terbuka.

Rancangan kebijakan hunian Jakarta

Pramono juga menyatakan akan menaruh perhatian serius pada penyediaan hunian layak selama sisa masa kepemimpinannya. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk menangani kebutuhan tersebut.

“Saya meyakini kerja sama pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat untuk hal yang berkaitan dengan hunian layak untuk masyarakat itu menjadi hal yang di sisa waktu kepemimpinan saya ini saya akan secara sungguh-sungguh untuk menyediakan itu,” tuturnya.

Pada Agustus, Pramono mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun. Dalam rancangan tersebut, pengembangan rusun diatur agar terintegrasi dengan sekolah, pasar, fasilitas layanan, dan transportasi publik.

Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Jumat (21/8), Pramono menyebut penyediaan hunian yang layak, inklusif, dan berkeadilan sebagai salah satu fondasi untuk membangun ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan itu juga diarahkan untuk menjangkau Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT), yakni kelompok dengan penghasilan di atas kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi masih memiliki keterbatasan daya beli untuk mengakses hunian komersial.

Isu hunian layak juga menjadi perhatian Mamdani. Sejak masa kampanye hingga menjabat wali kota, ia menyoroti krisis hunian dan tekanan biaya sewa yang dihadapi warga New York. Pada Maret, melalui akun Instagram resminya, Mamdani menunjukkan dirinya menerima langsung keluhan dari para penyewa hunian.

Source link