Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu dilakukan melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan maupun memperbaiki hunian.
Tito menyampaikan komitmen tersebut saat menghadiri kegiatan Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10). Ia menilai persoalan perumahan masih menjadi kebutuhan mendasar sekaligus tantangan besar di Indonesia.
Menurut Tito, sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih menempati hunian yang tidak layak. Karena itu, ia menyebut pemisahan urusan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah untuk memberikan perhatian yang lebih terarah terhadap sektor tersebut.
Kemudahan regulasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Tito mengatakan Kemendagri siap membantu Menteri PKP Maruarar Sirait, terutama melalui kebijakan yang berada dalam kewenangan Kemendagri. Salah satu aspek yang disorot ialah penetapan kembali definisi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menjelaskan, kategori MBR seharusnya ditentukan berdasarkan penghasilan, bukan semata-mata berdasarkan persentase 40 persen masyarakat dengan tingkat pendapatan paling rendah. Kejelasan kriteria itu dinilai penting agar kebijakan perumahan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Kemendagri juga memberikan kemudahan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Kebijakan itu berlaku bagi masyarakat yang hendak memperbaiki atau membangun rumah.
“Yang kalau mau memperbaiki rumah, membangun rumah, itu harus bayar 5 persen dari nilai jual objek pajak. Kita nolkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Tito.
Selain BPHTB, MBR juga dibebaskan dari biaya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tito menyebut surat edaran mengenai kebijakan tersebut telah diterbitkan dan disampaikan kepada seluruh kepala daerah.
Bedah rumah untuk hunian tidak layak
Tito menilai berbagai kemudahan itu dapat membantu membangun ekosistem perumahan yang lebih mendukung keterlibatan sektor swasta. Pemenuhan kebutuhan hunian, menurut dia, tidak hanya bergantung pada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dapat ditopang pengembang dan pihak lain.
Ia turut menekankan pentingnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi warga yang tinggal di hunian tidak layak. Bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, terutama penghuni kawasan permukiman kumuh di Jakarta, pemerintah memberikan kemudahan dalam pengajuan bantuan.
Warga dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan kepala kampung atau kelurahan sebagai salah satu dokumen untuk mengajukan bantuan bedah rumah.
Tito mengatakan program tersebut terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menilai pelaksanaan langsung di lapangan penting agar pemerintah dapat melihat kondisi rumah sekaligus memahami kebutuhan warga secara lebih tepat.





