Relawan Gibranisti menilai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak memengaruhi legitimasi Wakil Presiden tersebut. Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih, mengatakan Gibran menerima putusan itu dengan tenang dan tidak merasa bersalah.
“Mas Wapres itu bukan tipe orang yang kaget-kagetan, loh. Beliau orangnya cool, beliau orangnya tidak merasa kaget, beliau tidak merasa salah,” kata Taufik saat dihubungi, Senin (2/11).
Menurut Taufik, putusan MA berkaitan dengan keberlakuan surat keterangan tersebut pada masa mendatang, bukan dengan proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Karena itu, ia menilai keputusan tersebut tidak membatalkan atau mengurangi kedudukan Gibran sebagai wapres.
“Suket itu dibatalkan dan berlaku sebenarnya untuk kepentingan masa depan, tidak berlaku dalam konteks masa lalu beliau mencalonkan diri sebagai Wapres,” ujar Taufik.
Relawan hormati putusan MA dan MK
Taufik mengatakan pihaknya menghormati putusan MA. Sikap serupa, kata dia, juga ditujukan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menolak permohonan diskualifikasi terkait ijazah Gibran.
Ia tetap menegaskan bahwa Gibran tidak melakukan pelanggaran konstitusi dalam proses pencalonannya. Taufik beralasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan dokumen persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
“Maka dicocoklogikan seolah-olah karena anak Presiden maka dimanjakan dan dapat surat secara bim salabim, padahal tidak kan? Beliau bikin prosesnya dengan tepat,” katanya.
Selain menghormati putusan pengadilan, Taufik menyebut pihaknya juga menghargai proses politik yang berlangsung di DPR. Ia menganggap pembahasan di parlemen sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ia menduga narasi yang berkembang mengenai dokumen pendidikan Gibran merupakan upaya untuk mendelegitimasi putra mantan presiden tersebut.
Isi putusan kasasi dan sikap DPR
Dalam putusan kasasi, MA mengabulkan seluruh gugatan HM Subhan. Majelis menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada 6 Agustus 2019 tidak sah serta batal demi hukum.
MA juga memerintahkan surat keterangan itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Selain itu, tergugat dihukum membayar biaya perkara. Amar putusan tersebut tercantum dalam laman Kepaniteraan MA dan dilaporkan pada Jumat (30/10).
Sejumlah pihak kemudian mendesak DPR menindaklanjuti putusan MA dan putusan MK yang berkaitan dengan polemik tersebut. Namun, hingga kini mayoritas fraksi, terutama dari koalisi pemerintah, menyatakan masih mengkaji keputusan hukum itu.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan putusan serta pertimbangan hukum MA dan MK akan menjadi dasar dalam menentukan langkah politik berikutnya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut persoalan tersebut menyangkut syarat konstitusional. Ia mengatakan PDIP tidak dapat berjalan sendiri jika hendak menggulirkan hak angket dan perlu berdialog dengan partai-partai lain.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberi sinyal tidak akan menindaklanjuti pertimbangan MK terkait ijazah Gibran. Ia meminta semua pihak menghormati putusan MK yang menyatakan gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya tidak dapat diterima.





