Enam Lembaga Negara (LN) di Indonesia membentuk tim independen untuk menyelidiki dugaan kekerasan yang terjadi selama gelombang demonstrasi terakhir Agustus di Indonesia. Kekerasan ini melibatkan luka-luka, korban jiwa, kerusakan fasilitas, dan penjarahan rumah pejabat negara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memimpin upaya ini bersama Komnas Perempuan, KPAI, ORI, LPSK, dan KND.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan bahwa pembentukan tim independen ini adalah hasil dari investigasi awal oleh masing-masing lembaga HAM sejak terjadinya demonstrasi dan kerusuhan. Tim tersebut bertujuan untuk bekerja secara objektif, imparsial, dan partisipatif untuk menegakkan kebenaran, hukum, pemulihan korban, dan pencegahan agar kekerasan serupa tidak terulang. Melalui kerja sama antara keenam lembaga HAM, tim akan mengumpulkan data dari korban, menganalisisnya, dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menghormati dan mendukung inisiatif keenam lembaga HAM. Ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara lembaga independen dan pemerintah dalam menanggapi dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM. Respons pemerintah terhadap pembentukan tim independen tersebut juga menunjukkan komitmen untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah kekerasan serupa di masa depan.
Tim independen ini akan menilai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari kekerasan yang terjadi selama demonstrasi, serta memberikan rekomendasi untuk pemulihan dan perlindungan korban. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencegah kekerasan dan memastikan keadilan bagi korban.
