Para guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran melakukan audiensi di Gedung DPRD Pangandaran pada
Strategi Efektif Implementasi Perda Pengendalian Minuman Beralkohol
Kabupaten Pangandaran telah lama memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perda ini diatur dalam Perda Kabupaten Pangandaran Nomor
Pemangkasan TKD Pangandaran: Rekomendasi DPRD untuk Efisiensi Anggaran
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, melihat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp144 Miliar sebagai kesempatan penting
DPRD Soroti Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran
Pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran menjadi polemik yang terus menjadi sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti
DPRD Pangandaran Gelar Rapat Paripurna dalam Rangka HUT RI ke-80
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 sebentar lagi akan diperingati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah mengadakan Rapat
DPRD Pangandaran Berprestasi: Raih Peringkat Terbaik Nasional JDIH
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran meraih peringkat terbaik ke-1 nasional di kategori Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD.
Sri Rahayu: Perjuang Kepentingan Rakyat di DPRD – Pengalaman 3 Periode
Sri Rahayu, anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, menunjukkan keyakinannya dalam upaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Salah satu fokus
DPRD Pangandaran Menerima Raperda RPJPD 2025-2045: Menuju Pembangunan Jangka Panjang
Pada Kamis, 25 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima Rancangan Peraturan Daerah
Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah









