Hanya 1% Orang Indonesia Menikmati Kemerdekaan
Terkait dengan tantangan besar utama yang dihadapi oleh ekonomi kita, yaitu aliran keluar kekayaan Indonesia ke luar negeri, terdapat keadaan yang dapat kita sebut sebagai ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi ini menyebabkan terlalu banyak rakyat kita yang masih hidup dalam keadaan miskin dan sulit.
Menurut data BPS, rasio gini pendapatan penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah 0,38. 1% orang terkaya mendapatkan 38% pendapatan di Republik Indonesia. Sedangkan menurut riset lembaga keuangan Credit Suisse, pada tahun 2021 angka rasio gini kekayaan warga Indonesia mencapai 0,36. 1% orang terkaya menguasai 36% kekayaan.
Rasio 0,36 adalah ketimpangan kekayaan yang besar dan berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini dapat memicu konflik sosial, kerusuhan, dan perang saudara yang berkepanjangan jika dibiarkan terus berlanjut.
Ketidakadilan Ekonomi Sudah Terlalu Parah
Rasio gini, atau rasio gini, adalah indikator utama kesenjangan kekayaan di suatu negara. Angka rasio gini kekayaan 0,36 berarti 1% dari populasi terkaya di Indonesia memiliki 36% kekayaan Indonesia.
Jika populasi Indonesia berjumlah 270 juta jiwa, 36% kekayaan Indonesia dimiliki oleh 2,7 juta orang saja. 64% sisanya dibagi oleh 267,3 juta jiwa.
Bahkan, baru-baru ini dilaporkan bahwa kekayaan dari empat orang terkaya di Indonesia ternyata lebih besar dari kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia.
Angka rasio gini untuk kepemilikan tanah lebih mengkhawatirkan lagi. Kepemilikan tanah merupakan kekayaan yang sebenarnya. Data yang diungkapkan oleh Menteri ATR/BPN pada tahun 2020 menunjukkan bahwa rasio gini kepemilikan tanah kita mencapai 0,67. Artinya, 1% populasi terkaya di Indonesia, sekitar 2,6 juta orang, memiliki 67% tanah Indonesia.
Ekonomi Indonesia Sentris di Jakarta
Selain rasio gini, salah satu indikator kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah data lokasi kegiatan ekonomi atau perputaran uang di dalam negeri. PDB Indonesia pada tahun 2020 adalah USD 1.058 miliar. Sekitar 70% perputaran ekonomi tersebut berputar di Jakarta, sementara sisanya berputar di kota-kota besar lainnya. Perputaran uang ini juga lebih terkonsentrasi di pulau Jawa.
Konsentrasi ekonomi di Jakarta dan pulau Jawa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan raya, kereta, dan listrik tidak tersedia dengan baik di pedesaan dan di luar Jawa.
Dampak ekonomi Jakarta lebih dirasakan di pedesaan. Bahkan, di beberapa wilayah, mati listrik selama 6-12 jam adalah hal yang lumrah. Masalah gizi juga menjadi perhatian serius, dengan tingginya angka stunting di beberapa daerah.
Sejarah Mengajarkan, Ketimpangan Bisa Menyebabkan Konflik Sosial
Lebih dari 76% populasi Indonesia memiliki akses internet dan dapat melihat secara langsung ketimpangan kekayaan yang terjadi di Indonesia. Ketika masih banyak rakyat yang susah makan dan susah hidup, mereka dapat dengan mudah melihat kelompok kecil di Indonesia yang hidup mewah.
Ketidakadilan ekonomi ini merupakan ancaman serius bagi Indonesia. Sejarah mengajarkan bahwa ketidakadilan ekonomi dapat memicu konflik sosial, huru-hara, dan perang saudara yang berkepanjangan.
Source: https://prabowosubianto.com/fondasi-pembangunan-1-ekonomi-untuk-rakyat-indonesia-hanya-1-orang-indonesia-menikmati-kemerdekaan/
