Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Pusat, Pahala Sianturi, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk terus mengawasi kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam setiap tahapan Pemilu 2024, terutama setelah pemungutan suara. Hal ini dilakukan karena ada dugaan penyelenggaraan pemilu yang tidak adil.
Pahala menyatakan bahwa ada dugaan manipulasi suara yang terjadi dalam proses rekapitulasi mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat kota. Menurutnya, KPU harus diawasi oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil.
Selama Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Jakarta Pusat, banyak saksi dari partai politik lain mengajukan sanggahan atas perolehan suara yang dianggap tidak sesuai. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan penggelembungan data suara yang terjadi.
Romahurmuziy, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga menyoroti operasi penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu 2024. Romy mendesak agar operasi ini dihentikan dan mengungkap bahwa aparat telah terlibat dalam upaya memastikan perolehan suara PSI mencapai target yang ditentukan.
Dengan adanya dugaan manipulasi suara dan penyelenggaraan pemilu yang tidak adil, Pahala dan Romahurmuziy menyoroti perlunya pengawasan yang ketat dari Bawaslu terhadap KPU untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
