Jakarta, ruangenergi.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui sidang pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Penetapan itu dilakukan KPU setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilayangkan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan 03, yaitu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Mahmodin. Dasar hukum penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih adalah Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2024. Secara total, Prabowo-Gibran meraup 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah pilpres lalu yang tercatat sebanyak 164.227.475 suara. Mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, pengucapan sumpah/janji presiden akan berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2024. Prosesi ini akan dilakukan di hadapan seluruh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029.
Sebelum pengucapan sumpah/janji presiden, dinamika politik di Indonesia terus menghangat, terutama berkaitan dengan arsitektur kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah nama disebut-sebut akan menjadi menteri atau wakil menteri untuk memimpin kementerian-kementerian yang ada. Dalam tulisan ini, penulis ingin fokus pada sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang sangat penting di tengah era transisi energi seperti sekarang, di mana kementerian ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.
Tantangan di sektor ESDM masih besar. Prabowo telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 2-3 tahun pertama pemerintahannya. Dalam Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, 15 April 2024, Prabowo menyatakan keyakinannya untuk mencapai target tersebut.
Dalam sektor minyak bumi, Indonesia masih menghadapi penurunan lifting produksi minyak. SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak sepanjang tahun lalu di bawah target yang telah ditetapkan. Investasi dalam sektor hulu migas masih perlu ditingkatkan, terutama dengan adanya penarikan investasi asing oleh perusahaan besar.
Pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBET) juga menjadi fokus penting. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam EBET, pemanfaatannya masih rendah. PLN telah melakukan langkah-langkah konkret dalam pengembangan EBT, termasuk menyelaraskan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan RUPTL hingga tahun 2040.
Transisi energi dari energi fosil ke EBET membutuhkan komitmen dan kesungguhan, serta dukungan penuh dari pemerintahan. Indonesia harus terus berupaya untuk meningkatkan penggunaan EBET dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, untuk mencapai tujuan net zero emisi pada tahun 2060.
Demikianlah gambaran singkat mengenai tantangan dan potensi di sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapinya di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
