Pada tanggal 24 Februari 2025, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah untuk mengakhiri paradoks di negara tersebut. Dengan kekayaan alam yang melimpah, seperti garis pantai terpanjang dan hutan tropis, Indonesia seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Penciptaan Danantara merupakan upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan pembangunan yang masih ada di Indonesia.
Menurut Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), Hasan Nasbi, pendirian Danantara bertujuan untuk mengontrol industri strategis dan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Dengan adanya Danantara, diharapkan ekspor sumber daya alam Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah lebih besar agar rakyat Indonesia juga dapat menikmati manfaatnya.
Danantara akan mendanai berbagai industri strategis, seperti hilirisasi nikel dan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, hingga penciptaan kilang minyak. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dan membantu negara melangkah menuju status negara maju. Dukungan dari Danantara ditujukan untuk percepatan pembangunan dan fokus pada sektor hilirisasi untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.
Dengan mengelola aset sebesar Rp 14.000 triliun, Danantara bukan hanya menjadi lembaga pengelola investasi, namun juga menjadi instrumen penting dalam mencapai cita-cita Indonesia menuju status negara maju dengan kesejahteraan yang merata. Peluncuran Danantara juga dianggap sebagai hadiah untuk ulang tahun Indonesia yang ke-80, sebagai langkah untuk mengakhiri paradoks yang masih terjadi di negara ini.
