Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar, menjelaskan mengenai pemilihan Hotel Fairmont sebagai lokasi rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI dengan pemerintah. Menurut aturan Tata Tertib DPR Pasal 254, kegiatan rapat yang mendesak dapat dilakukan di luar Gedung DPR. Rapat panja di luar gedung wakil rakyat tersebut telah disetujui oleh pimpinan DPR. Hotel Fairmont dipilih karena sesuai dengan standar biaya DPR.
Dalam menanggapi kritikan terkait rapat di hotel mewah tersebut, Indra memastikan bahwa DPR juga mengalami efisiensi hingga 50 persen namun untuk kegiatan rapat yang strategis dan mendesak, anggaran cadangan tetap digunakan dengan hati-hati. Dengan intensitas rapat yang tinggi, dibutuhkan tempat istirahat bagi peserta Panja RUU TNI mengingat kemungkinan rapat berlangsung hingga dini hari.
Sebelumnya, Komisi I DPR dan pemerintah telah menggelar rapat Panja terkait revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menugaskan Sekjen Kemenhan untuk terlibat dalam pembahasan RUU TNI bersama DPR, dengan harapan agar revisi selesai sebelum reses DPR. Ada empat poin objek perubahan yang diserahkan pemerintah kepada DPR, di antaranya penguatan dan modernisasi alutsista, penjelasan batasan penempatan TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit, dan pengaturan batas usia pensiun TNI. Tiga pasal yang direvisi meliputi Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 47 tentang penempatan TNI, dan Pasal 53 mengenai masa pensiun.
