Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Romy Soekarno, mengajukan permintaan agar pengangkatan CASN tetap memperhatikan kebutuhan tenaga kerja di daerah-daerah yang masih kekurangan pegawai. Rommy menyampaikan pernyataan ini menyusul keputusan pemerintah untuk mempercepat proses pengangkatan CASN dan PPPK setelah sebelumnya ingin menundanya.
“Diharapkan kebijakan ini dapat diterapkan dengan cepat dan efektif, memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta yang kompeten, tanpa terkecuali,” ujar Romy dalam keterangannya. Dia menegaskan bahwa proses pengangkatan CASN harus transparan dan akuntabel. Percepatan ini harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan untuk mencegah kerugian bagi masyarakat dan memastikan pemerataan kesempatan kerja.
Sebagai mitra Kementerian PAN/RB, Rommy menekankan perlunya penyederhanaan sistem seleksi CASN. Komisi II DPR RI mendukung pemerintah untuk menjalankan proses seleksi dengan cepat, efektif, dan berkualitas. Mereka bertekad untuk memantau kebijakan ini dan memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai prosedur serta secara profesional.
Awalnya, pemerintah berencana untuk mengangkat CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, rencana tersebut menuai berbagai kritik. Sehubungan dengan protes tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk mengangkat CPNS paling lambat Juni 2025 dan PPPK pada Oktober 2025. (fra/thr/fra)
