Reformasi Intelijen Indonesia yang Dinamis
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi topik perdebatan, terutama dalam hal tata kelola dan mekanisme pengawasannya. Dua aspek utama yang menjadi tantangan dalam reformasi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Bakrie, Jakarta, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap badan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, pengawasan yang saat ini berada di bawah Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis dan belum cukup memadai.
“Perlu ada pemikiran mengenai model pengawasan intelijen yang lebih independen dan akuntabel,” ujar Aditya dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang diadakan pada Kamis (20/3/2025).
Reformasi Intelijen Indonesia perlu terus berjalan sesuai dengan standar yang lebih akuntabel. Tim pengawas intelijen, seperti yang disampaikan Aditya Batara Gunawan, harus menjadi bagian penting dalam mengawasi kelancaran Reformasi Intelijen Indonesia. Hal ini akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih independen dan akuntabel.
Urgensi Pengawasan yang Lebih Akuntabel
Senada dengan Aditya, Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menekankan bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas meskipun tidak sepenuhnya transparan. Menurutnya, reformasi intelijen Indonesia tidak akan optimal tanpa mekanisme kontrol yang jelas.
“Meskipun aspek transparansi intelijen memiliki batasan, prinsip akuntabilitas harus tetap dikedepankan demi kontrol demokratis,” tegas Rizal.
Reformasi Intelijen Indonesia harus tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas dalam pengawasan lembaga intelijen. Kontrol yang akuntabel akan membantu dalam memastikan Reformasi Intelijen Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
Perkembangan dan Adaptasi Kelembagaan BIN
Dalam diskusi yang sama, Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (2017-2020), menilai bahwa BIN saat ini telah mengalami perkembangan signifikan. Ia mencatat adanya penambahan kedeputian baru seperti siber serta komunikasi dan informasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis.
Saat ini, BIN memiliki total 9 kedeputian yang bertugas menangani berbagai aspek intelijen. Namun, ada kekhawatiran bahwa budaya kerja intelijen semakin terbuka, bertentangan dengan prinsip dasar kerahasiaan (incognito). Hal ini disoroti oleh jurnalis Andhika, yang menilai bahwa keterbukaan ini perlu dibarengi dengan kehati-hatian dalam berbagi informasi sensitif.
BIN telah mengalami perkembangan dalam beberapa aspek, termasuk penambahan kedeputian dan adaptasi terhadap lingkungan strategis yang berubah. Namun, penting untuk tetap menjaga kerahasiaan dalam operasional intelijen agar tidak mengganggu keberhasilan dari Reformasi Intelijen Indonesia.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
