Reformasi Intelijen Indonesia Butuh Perbaikan Signifikan dalam Tata Kelola
Reformasi intelijen Indonesia masih mengalami tantangan besar dalam tata kelolanya. Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, menyoroti dua aspek utama yang perlu dibenahi, yakni pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Reformasi Intelijen Indonesia membutuhkan langkah konkret untuk meningkatkan akuntabilitas pengawasan serta pengelolaan sumber daya manusia.
Reformasi Intelijen Indonesia yang sedang berlangsung membutuhkan perbaikan signifikan dalam tata kelolanya. Menurut Yudha Kurniawan, Reformasi Intelijen Indonesia harus fokus pada peningkatan akuntabilitas pengawasan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia. Reformasi Intelijen Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas intelijen nasional dalam menghadapi tantangan global.
Dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen di Kampus Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025), Yudha mengungkapkan bahwa sistem pengawasan intelijen masih bersifat politis. Reformasi Intelijen Indonesia saat ini mengalami tantangan pengawasan yang masih bersifat politis. Reformasi Intelijen Indonesia membutuhkan model baru yang lebih transparan serta akuntabel.
Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, menambahkan bahwa pengawasan intelijen perlu pemikiran mengenai model yang lebih memadai. Aditya juga menyoroti pentingnya pengawasan intelijen yang lebih akuntabel untuk menjamin tata kelola intelijen tetap sesuai dengan tujuan demokrasi. Reformasi Intelijen Indonesia harus fokus pada pemikiran mengenai model pengawasan yang lebih memadai.
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, menekankan bahwa prinsip akuntabilitas harus tetap dijaga untuk memastikan bahwa tata kelola intelijen tidak melenceng dari tujuan demokrasi. Rizal menambahkan bahwa pengawasan terhadap intelijen memang tidak sepenuhnya terbuka, namun prinsip akuntabilitas tetap menjadi prioritas. Prinsip akuntabilitas ini harus menjadi bagian dari kontrol demokratis untuk reformasi intelijen Indonesia.
Tim pengawas intelijen harus memiliki kewenangan dalam hal penyelidikan jika ada indikasi penyimpangan dalam praktiknya, menurut Rizal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas intelijen nasional dalam menghadapi tantangan global. Tim pengawas intelijen harus diberikan kewenangan lebih dalam menyelidiki penyimpangan untuk meningkatkan efektivitas intelijen nasional dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Besar Dalam Tata Kelola Yang Perlu Diperhatikan
Sumber: Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen Di Indonesia
