Pemerintah Indonesia kembali mengenalkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai strategi dalam paket stimulus ekonomi yang diusulkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk membantu jutaan pekerja yang bergaji rendah, yaitu individu dengan pendapatan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kebijakan ini setelah rapat bersama Presiden di Istana Negara, dimana tujuan dari bantuan ini adalah untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
BSU akan memberikan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan kepada 17,3 juta pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta atau setara dengan upah minimum di provinsi, kabupaten, dan kota. Para penerima bantuan harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan penyalurannya akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini juga melibatkan 565 ribu guru honorer yang juga akan menerima bantuan serupa.
Pemerintah mengambil langkah cepat dalam mengimplementasikan program BSU sebagai respons terhadap risiko ekonomi global yang dapat mempengaruhi daya beli keluarga kelas pekerja. Keputusan untuk mengalihkan fokus dari diskon listrik menjadi stimulus ekonomi disebabkan oleh beberapa kendala pelaksanaan dan kesiapan data yang dibutuhkan.
Dengan total nilai paket stimulus ekonomi sebesar Rp24,44 triliun, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat kelas menengah-bawah di tengah prediksi perlambatan ekonomi global. Prabowo Subianto memprakarsai program ini sebagai langkah konkret untuk memperkuat perekonomian Indonesia.
