Peningkatan Ketakutan Warga Papua Akibat Konflik Senjata
Gelombang kekerasan di sejumlah wilayah Papua Tengah kembali menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyebut situasi keamanan yang memburuk telah memicu kecemasan luas di tengah masyarakat. Dalam kunjungan reses DPD RI Masa Sidang V di Nabire, Papua Tengah, Yorrys menerima beragam masukan dari pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua, serta unsur TNI-Polri dan BIN.
Ketakutan warga meluas di sejumlah kabupaten
Yorrys mengatakan konflik bersenjata antara aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terus menimbulkan rasa tidak aman, terutama di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniyai, dan Dogiyai. Menurut dia, dampak konflik tidak berhenti pada bentrokan di lapangan, tetapi merembet ke kehidupan sehari-hari warga yang harus hidup dalam bayang-bayang ancaman.
Fasilitas publik ikut terdampak. Sekolah dan rumah sakit di sejumlah titik disebut mengalami gangguan akibat situasi keamanan yang belum stabil. Kondisi ini, kata Yorrys, membuat akses masyarakat terhadap layanan dasar kian sulit, sementara rasa takut terus membayangi keluarga-keluarga di daerah terdampak.
Dampak psikologis dan akses pendidikan anak
Yorrys menyoroti bahwa konflik bersenjata juga meninggalkan luka psikologis yang tidak ringan. Warga, menurut dia, hidup dengan kekhawatiran berkelanjutan, termasuk soal masa depan anak-anak mereka. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling rentan karena aktivitas belajar dapat terganggu kapan saja ketika situasi keamanan memanas.
Ia menilai pendekatan keamanan tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah daerah dan elemen masyarakat setempat, kata Yorrys, perlu dilibatkan secara aktif agar penanganan konflik lebih menyentuh kebutuhan warga dan tidak semata-mata bertumpu pada operasi keamanan.
Perlu kebijakan yang berpihak pada warga Papua
Selain keamanan, Yorrys menekankan pentingnya kerja sama antarpemerintah daerah dalam merespons persoalan di Papua Tengah. Ia berharap masukan yang disampaikan para pemangku kepentingan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang selama ini paling dirasakan masyarakat.
Dalam pandangannya, kebijakan untuk Papua harus disusun dengan mempertimbangkan situasi riil di lapangan serta perspektif masyarakat setempat. Karena itu, akselerasi layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau perlu didorong melalui regulasi daerah yang sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Yorrys menegaskan, tanpa kebijakan yang berpihak dan memahami konteks lokal, warga Papua Tengah akan terus menanggung dampak konflik yang tak kunjung reda.
Source link
