Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, mengutuk Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal adanya kekerasan dan pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa selama kerusuhan Mei 1998. Menurut Lalu, pernyataan Fadli tersebut telah merendahkan martabat para korban dan menghambat proses pemulihan nama baik mereka. Politikus PKB itu menegaskan bahwa rangkaian kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa merupakan tragedi kemanusiaan yang telah tercatat dalam laporan Komnas Perempuan. Lalu juga mengingatkan bahwa sejarah bukanlah milik lembaga tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat, dan perlu dilakukan evaluasi serta pengawalan yang baik selama proses penulisan sejarah. Menurut Lalu, sejarah adalah ruang tafsir dan negara seharusnya berperan sebagai fasilitator yang adil dalam membentuk narasi sejarah nasional yang benar. Pemerintah sedang menggodok penulisan ulang sejarah melalui Kementerian Kebudayaan, dengan upaya untuk menciptakan nuansa positif demi mempererat persatuan bangsa. Rencana penulisan ulang sejarah ini mengundang penolakan setelah kontroversi terkait pernyataan Fadli Zon yang dinilai meragukan kejelasan sejarah peristiwa 1998 dalam wawancara di kanal YouTube IDN Times.
Kontroversi: Politikus PKB Kritik Fadli Zon terkait Korban Kekerasan Seksual
