Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap bahwa anak jalanan akan menjadi target utama dalam program Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan oleh pemerintah. Kelompok anak jalanan yang akan dilibatkan dalam program ini telah diidentifikasi dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah disinkronkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Anak jalanan dari desil 1 dan desil 2, yang termasuk dalam kelompok paling miskin dalam DTSEN, menjadi prioritas utama, terutama bagi mereka yang tidak tercatat di Dapodik atau telah putus sekolah.
Untuk memastikan program ini efektif, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat untuk melakukan evaluasi di lapangan. Lokasi Sekolah Rakyat permanen juga sudah dipersiapkan di Jawa Barat, termasuk di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Program ini terdiri dari 100 unit sekolah yang akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025. Sekolah ini menawarkan pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara.
Sekolah Rakyat dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, sedangkan rekrutmen guru dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Salah satu keunggulan program Sekolah Rakyat adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal, serta sistem multi entry dan multi exit yang memungkinkan siswa masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.
