Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku harus tetap waspada terhadap godaan selama memimpin ibu kota. Ia menyoroti anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Dalam sebuah rapat koordinasi, Pramono menyebut bahwa Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp91 triliun yang akan meningkat menjadi Rp94 triliun pada tahun depan, yang pasti mengundang minat banyak pihak. Untuk melindungi diri dari godaan, Pramono menerapkan sistem transparan selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
Pramono juga memberitahu bahwa selama bertahun-tahun berkarir sebagai anggota DPR, menteri, dan Sekretaris Kabinet, ia telah menghadapi berbagai godaan namun mampu menjaga diri dari hal-hal yang merugikan. Saat menjabat sebagai Gubernur, Pramono mewajibkan segala hal bersifat transparan agar tidak ada praktik yang merugikan. Ia juga menyampaikan pengalamannya dalam menangani proses pengurusan kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) di Jakarta, dimana ia berhasil mempercepat proses yang sebelumnya memakan waktu bertahun-tahun menjadi hanya seminggu dengan sistem yang transparan dan jelas.
Dengan langkah-langkah yang telah diambilnya, Pramono berharap agar Jakarta dapat menjadi lebih efisien dan terhindar dari praktik-praktik korupsi. Komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan menjadi prioritas bagi Pramono Anung dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
