Jakarta, CNN Indonesia — Komisi IX DPR mengusulkan untuk menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG) selama masa libur sekolah yang akan segera dimulai. Usulan ini menyusul temuan Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait pemborosan anggaran pada program tersebut.
Kritik Terhadap Program MBG
Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menilai bahwa pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan pada program MBG menjadi alarm yang perlu segera ditanggapi. Menurutnya, masa libur sekolah menjadi momen yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini.
“Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” kata Charles.
Evaluasi Menyeluruh Diperlukan
Charles menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Dugaan pemborosan harus ditanggapi serius, terutama dalam kondisi tekanan fiskal dan kebutuhan anggaran besar di sektor lain. Evaluasi ini penting agar pemerintah bisa melihat secara objektif bagaimana pelaksanaan program MBG berjalan.
Selama masa evaluasi, Charles menyarankan pemerintah untuk melakukan audit terhadap semua dapur SPPG yang beroperasi. Hal ini mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, dan tata kelola pengadaannya. Dapur yang tidak memenuhi standar atau menyebabkan kasus keracunan harus ditutup secara permanen.
Charles juga mengingatkan bahwa lebih dari 40 ribu anak telah menjadi korban keracunan akibat program MBG. Keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama dalam program ini. Parameter keberhasilan MBG harus lebih dari sekadar jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang teralokasikan.
