Pimpinan DPR telah mendengar dan menanggapi kekhawatiran BEM dan organisasi mahasiswa lainnya, serta telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Mereka sepakat untuk bertemu dengan para mahasiswa besok, meskipun belum ada informasi pasti siapa yang akan menerima mereka di pemerintah. Beberapa isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. DPR menjamin para mahasiswa bahwa mereka akan melakukan tinjauan komprehensif, termasuk tentang tunjangan dan transparansi institusi, sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan berunding untuk mencapai kesepakatan.
Pimpinan DPR juga telah meminta Sekretariat Jenderal untuk tidak memberikan fasilitas parlementer kepada anggota yang dihentikan, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Mereka menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terkait dengan beberapa undang-undang lain dan perlu menghindari tumpang tindih. Setelah revisi terhadap KUHAP selesai, pembahasan mengenai RUU Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun pemimpin Komisi III diminta untuk mematuhi batas waktu, mengingat konsultasinya telah luas. Harapannya, RUU KUHAP akan selesai sebelum sesi berakhir agar pembahasan RUU Pencabutan Aset dapat dilanjutkan tanpa hambatan.
Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Ini adalah komitmen bersama dari semua anggota untuk belajar dari masa lalu dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai dasar evaluasi ke depan.
Deputy Speaker Sufmi Dasco Ahmad: Student Group Meeting Insights
